NAIK GAJI: Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima audiensi pengurus Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, Senin, 20 Mei 2024.
MANGUPURA, Balipolitika.com- Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima audiensi pengurus Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, Senin, 20 Mei 2024.
Hadir pada acara tersebut Plt. Bendesa Madya bersama sejumlah pengurus lainnya.
Ditanya usai audiensi, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan pihaknya menerima tokoh-tokoh adat, khususnya dari MDA Kabupaten Badung.
“Mereka melakukan diskusi dengan saya sebagai Ketua DPRD Badung. Ada beberapa masukan dan inspirasi yang disampaikan melalui kami Ketua DPRD Badung,” tegasnya.
Menurutnya, beberapa aspirasi tersebut memang sangat rasional dan sangat logis terhadap perkembangan situasi di masing-masing desa adat di Kabupaten Badung.
“Tetapi secara general, saya mengingatkan dan menyampaikan agar fungsi desa adat itu betul-betul dioptimalkan dalam situasi sekarang ini,” ungkapnya lagi.
Adanya percepatan pertumbuhan di masing-masing wilayah agar peranan desa adat ini bisa maksimal. Namun, ujarnya, ada beberapa hal yang mereka usulkan kepada DPRD.
“Aspirasi pertama disampaikan kepada kami agar ada tempat berkumpul berupa wantilan di MDA Kabupaten Badung. Mereka mengusulkan pembangunan wantilan dan dapat ditindaklanjuti. Itu kami dorong percepat proposalnya untuk kami kawal,” ujarnya.
Kedua, kata Parwata, mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas lainnya termasuk kebutuhan di Majelis Alit di kecamatan dan sampai di desa.
Misalnya untuk operasional ya kendaraan, bensin yang dibutuhkan memang urgen untuk pelayanan di masyarakat oleh MDA kabupaten maupun di Majelis Alit di kecamatan dan di desa.
“Kami dorong supaya Pemkab Badung memberikan perhatian untuk memfasilitasi kendaraan dan bensin-bensinnya,” tegasnya.
Yang ketiga, kata politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara tersebut, diusulkan adanya kenaikan insentif kepada pekaseh, pangliman, kemudian bendesa adat.
“Ini berkembang di bawah bahwa MDA juga punya staf, Majelis Alit juga punya struktur, kemudian di desa juga punya struktur. Ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan pertimbangan dalam bentuk kebersamaan, memberikan insentif juga kepada staf MDA atau pengurus MDA, pengurus Majelis Alit dan di desa,” katanya.
Terakhir, ujarnya, mereka ingin juga mendapatkan dukungan terhadap pengembangan adat.
Mereka mau melakukan studi komparasi ke Badui atau ke Dayak untuk menambah wawasan mereka.
“Pada prinsipnya kami di DPR sangat senang bisa menerima inspirasi dari tokoh-tokoh adat yang ada di Kabupaten badung. Kami mendorong agar apa yang menjadi kebutuhan adat baik itu di tingkat Majelis Madya, Alit dan Desa Adat kami dukung penuh,” tegasnya.(bp/luc)
