BELA PEMPROV BALI: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.
DENPASAR, BaliPolitika.Com- Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar. Penegasan ini disampaikan mantan Walikota Surabaya, Jawa Timur itu di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), dan para pendamping sosial dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Selasa (19/10/2021).
“Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” kata Mensos.
Selain itu, ia juga menyoroti sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan di Bali. “Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” tandasnya.
Merespons pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Pemprov Bali mengeluarkan rilis resmi pada Selasa (19/10/2021) malam. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra menegaskan pernyataan sang menteri sebagaimana dikutip awak media adalah pernyataan tidak benar alias salah. Yang berarti siaran pers Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 562/SJ-HMS/PERS/PP/10/2021 memuat informasi tidak benar alias salah.
Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat Bali dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini disampaikan dalam siaran persnya, Selasa (19/10).
Kadis Dewa Mahendra mengatakan dana bansos dari Kemensos RI untuk masyarakat Bali dari bulan Januari hingga September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000. Terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.
“Untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.
Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.
Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Artinya belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.
“Jadi bantuan sosial yang belum cair atau belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat,” ujarnya lebih jauh.
3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.
19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM, dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Mahendra kembali menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos RI, baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada bank-bank Himbara sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada KPM.
“Bapak Gubernur juga meminta Bupati/Walikota se-Bali agar membantu atau memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos,” tegasnya.
Selain itu, menurut Dewa Mahendra, KPM diharapkan mempercepat perbaikan atau penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos sehingga dana bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19 ini. (tim/bp)
