DENPASAR, Balipolitika.com- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihak PT Mitra Bali Sukses yang diwakili Direktur I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban untuk membayar royalti sesuai bukti pembayaran sejumlah Rp2,2 miliar terkait kasus Mie Gacoan yang menyita perhatian publik.
Royalti dibayar Rp2,2 miliar, penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Hak Cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS) yang memegang lisensi merek Mie Gacoan pun digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Bali, Denpasar, Jumat, 8 Agustus 2025.
“Itu bukan soal jumlahnya yang terlalu penting untuk saat ini, tapi yang paling penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak. Satu Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK SELMI) menjalankan tugasnya, tapi juga yang paling penting kebesaran jiwa Ibu Ayu yang sangat luar biasa,” kata Menteri Supratman Andi Agtas didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali, Eem Nurmanah saat diwawancarai awak media di Ruang Darmawangsa, Kantor Kanwil Kemenkum Bali, Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurutnya, kebesaran jiwa tersebut memberi contoh dan tauladan untuk penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Apalagi, HAKI itu terdapat hak ekonomi melekat didalamnya, yang akan memancing kreativitas apapun.
“Coba bayangkan sekarang NFT sudah rame kan. Itu biar cuma foto, tapi laku kita jual. Ada platform yang membuat itu menjadi sebuah karya,” terangnya.
Oleh karena itu, Supratman Andi Agtas mengucapkan terima kasih atas kebesaran jiwa kedua belah pihak.
Ia berharap mudah-mudahan hal tersebut menjadi contoh bagi semua pelaku usaha di Indonesia untuk menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Meski demikian, pihaknya menyetujui adanya koreksi terhadap transparansi pungutan, termasuk besaran tarif.
Hal ini akan dibicarakan dan selanjutkan dikeluarkan Permenkum yang baru terkait regulasi tersebut.
“Tapi, yang lebih penting lagi, bahwa royalti itu memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Jadi, saya tegaskan lagi, royalti bukan pajak. Negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti,” tegasnya.
Bahkan, semua pungutan royalti itu disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.
Demikian pula, pihak penyalur royalti bukan pemerintah, tapi Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK SELMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memungut royalti, salah satunya LMK SELMI.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban menyangkut royalti untuk melihat transparansi diumumkan ke publik.
“Bayangkan, Malaysia negara kecil dengan penduduk tidak seberapa, total royalti yang mereka bisa kumpulkan hari ini adalah Rp600-700 miliar per tahun,” ungkapnya.
Namun, Indonesia baru mengumpulkan royalti sebesar Rp270 miliar per tahun menurut laporan platform internasional hingga ritel-ritel.
“LMKN maupun LMK SELMI totalnya baru mendekati angka seperti itu. Padahal penduduk kita 280 juta orang. Jadi, nilai royalti sangat kecil. Makanya ada seorang pencipta yang melaporkan cuma dapat Rp 60 ribu setahun. Nah, itu yang akan kita lihat nanti supaya lebih adil lagi, tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi kedua belah pihak dalam mediasi tiga kali sudah tercapai kesepakatan dan bisa menjadi contoh buat pengusaha dan LMKN guna saling menyelesaikan permasalahan.
“Saya apresiasi kepada Ibu Ayu dan LMK SELMI yang begitu responsif dengan mediator kami yang juga begitu responsif dengan mediasi tiga. Kebetulan juga hadir Bapak Menteri. Jadi, rejeki anak Sholeh, kami disaksikan langsung Bapak Menteri. Jadi, Kanwil Kemenkum Bali menjadi pilot project mendapatkan kepercayaan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Mitra Bali Sukses (MBS) I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Bali Eem Nurmanah yang telah hadir pada moment penting kesepakatan perdamaian antara PT Mitra Bali Sukses dengan LMK SELMI (LMKN).
Meski demikian, pihaknya tetap memutar lagu-lagu tersebut setelah membayar royalti sesuai dengan kesepakatan bersama.
“Seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri artinya bukan terkait dengan nominal atau nilai, tapi finalnya yang kita capai adalah perdamaian,” kata Ayu.
Di sisi lain, perwakilan LMK SELMI Ramsudin Manulang menyebutkan adanya aturan tersendiri untuk menghitung jumlah royalti yang semestinya dibayarkan dengan dihitung berdasarkan jumlah gerai dan kursi hingga tahun mulai buka usahanya.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lanjutnya Mie Gacoan dengan jumlah 65 gerai membayar royalti sebesar Rp2,2 miliar dari 2022-2025 seluruh Indonesia di bawah naungan PT Mitra Bali Sukses berada di Bali, Jawa, dan Sumatera.
“Itu murni sesuai dengan aturan semuanya, baik dari pihak SELMI menghitung maupun pihak Mie Gacoan hitungannya sama, yaitu sebesar Rp2,2 miliar dimulai tahun 2022 sampai 2025,” pungkasnya. (bp/ken)
