DENPASAR, Balipolitika.com– Sengketa dugaan penipuan jual beli tanah di kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali kembali memanas.
Kuasa hukum pelapor berinisial SN, yakni I Made Ariel Suardana, S.H., M.H., menanggapi pernyataan kuasa hukum Bun Djokosudarmo yang sebelumnya disampaikan melalui hak jawab di sejumlah media.
Ariel Suardana yang juga Direktur LABHI Bali menyatakan bahwa Bun Djokosudarmo telah kalah pada tingkat banding dalam perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Putusan kalah tersebut tertuang dalam Nomor: 71/PDT/2026/PT DPS yang diputus pada 30 Maret 2026.
Bun Djokosudarmo menggugat SN di Pengadilan Negeri Denpasar dengan tuduhan wanprestasi dalam perkara terdaftar Nomor: 663/Pdt.G/2025/PN Dps, namun gugatan tersebut ditolak.
Tidak hanya itu, dalam putusan tingkat pertama, Bun Djokosudarmo juga disebut dihukum untuk mengembalikan uang milik SN senilai Rp24,7 miliar.
Tak menerima hasil itu, pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar; lagi-lagi hasilnya tetap sama, yakni gugatan kembali ditolak.
“Hakim menolak gugatannya alias dia dinyatakan kalah,” ujar Ariel Suardana dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2026.
Ariel menilai gugatan perdata tersebut hanya upaya mengalihkan inti persoalan pidana yang sedang berjalan.
Ia menjelaskan, kliennya telah membayar sebesar Rp24,7 miliar dari total nilai transaksi tanah sebesar Rp54,6 miliar, namun pembayaran lanjutan dihentikan setelah diketahui objek tanah bermasalah.
“Bagaimana mungkin tanah bermasalah harus dibayar lunas? Di mana logikanya?” tanya Ariel.
Menurut Ariel, dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 07 tanggal 22 Juli 2024, pihak penjual justru berkewajiban mengembalikan dana apabila tanah ternyata bermasalah.
Kuasa hukum pelapor mengungkapkan bahwa lahan seluas 22.790 meter persegi di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, yang menjadi objek transaksi diduga memiliki berbagai persoalan hukum.
Beberapa persoalan yang disebutkan antara lain tanah dalam status blokir; sedang dalam sengketa; sebagian hak atas tanah disebut dimiliki pihak lain; serta tidak seluruh luas tanah menjadi milik Bun Djokosudarmo.
Pihak yang disebut memiliki hak atas sebagian lahan itu antara lain Komang Dewata, Wayan Wirasnada, dan Jimbaran Property.
Ariel menyebut fakta tersebut juga tercantum dalam putusan pengadilan sebelumnya.
“Putusan Pengadilan Negeri halaman 95 sudah terang menyebutkan bahwa Bun Djokosudarmo telah mengetahui dan menyadari amar putusan pada putusan sebelumnya yang menghukum pemilik tanah ini I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Soka, I Nyoman Suledra, I Made Sudana untuk tidak melakukan transaksi atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. 17327 yang terletak di Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan luas 22.790 meter persegi tertanggal 18 Januari 2018 tersebut. Namun, pada kenyataanya Bun Djokosudarmo mentransaksikan lagi tanah tersebut dan ini hal yang sangat memberatkan sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,” paparnya.
Untuk itu, Ariel mendesak Polda Bali agar segera menetapkan para pihak yang terlibat sebagai tersangka.
Ia menyebut dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk penjual tanah, notaris, hingga pihak lain yang disebut mengetahui persoalan status lahan.
“Kami mendesak Polda Bali segera menetapkan mereka sebagai tersangka karena pelakunya berjamaah,” ujarnya.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Bali melalui dua laporan polisi, yakni LP/B/165/III/2025/SPKT/POLDA BALI** tanggal 6 Maret 2025, dengan terlapor Caroline Dewi Kennedy Kemmy Lengkong, SH., M.K; serta LP/B/176/III/2025/SPKT/POLDA BALI tanggal 12 Maret 2025 dengan terlapor Bun Djokosudarmo.
“Tidak benar bahwa kalau Desak diberitahu sejak awal tanah itu diblokir. Kalau dikasi kan nggak mungkin klien kita mau beli tanah bermasalah, termasuk notarisnya tidak jujur dan transparan menyampaikan ini. Sehingga kami sudah meyakini ini adalah bagian dari permufakatan dan niat jahat sejak awal untuk melakukan penipuan dengan menggunakan Akta Perjanjian Jual Beli sebagai sarana agar kelihatan legal. Namun, harus diingat bahwa kejahatan akan meninggalkan jejak meski sekarang akan ditutupi secara rapi,” tegas Ariel. (bp/tim)
