INGATKAN: Pembangunan Pemelastian di Tukad Ngenjung, GASOS Bali Ingatkan Risiko Banjir Rob Jika Ada Pembabatan Mangrove. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Kritisi keberlanjutan mega proyek di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Solidaritas Sosial (GASOS) Bali Lanang Sudira kembali mengingatkan agar seluruh kegiatan pembangunan di kawasan pesisir, termasuk yang berkaitan dengan akses pemelastian dan normalisasi Sungai Tukad Ngenjung di Sidakarya, Denpasar Selatan, dilakukan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak berdampak pada kerusakan hutan mangrove.
Meskipun pembangunan tersebut dilandasi alasan spiritual maupun upaya mitigasi banjir, perlindungan mangrove tetap harus menjadi prioritas utama.
Pembangunan itu agar tidak merusak mangrove, apalagi Pemerintah sebelumnya hutan mangrove sebagai showcase KTT G20 di Bali pada November 2022. Sejumlah proyek revitalisasi mangrove, termasuk di Tahura Mangrove Ngurah Rai Bali dibuat untuk menyambut delegasi G20. Termasuk World Water Forum (WWF) ke-10 yang diselenggarakan pada Mei 2024 di Bali.
Menurutnya, mangrove memiliki fungsi vital sebagai benteng alami kawasan pesisir, terutama untuk menahan dampak naiknya air laut atau banjir rob.
“Kalau mangrove ditebang dengan alasan normalisasi sungai atau pembuatan jalan ke lokasi pemelastian, risikonya bukan banjir bandang lagi, tapi banjir rob. Air laut naik dan dampaknya jauh lebih luas,” ujar Ketua GASOS Bali Lanang Sudira di Dnepasar, Selasa, 6 Januari 2026.
Ketua GASOS Bali menilai, banjir rob berpotensi terjadi seiring tingginya curah hujan yang berpadu dengan naiknya permukaan air laut.
Dalam kondisi tersebut, mangrove justru berperan penting sebagai penyangga ekosistem pesisir. Karena itu, ia meminta instansi berwenang seperti pengelola Tahura dan Dinas Kehutanan untuk benar-benar mengantisipasi potensi kerusakan hutan mangrove
Ia juga menyinggung kondisi perairan Teluk Benoa yang menurutnya mengalami pendangkalan cukup signifikan akibat sedimentasi. Dari yang sebelumnya memiliki kedalaman sekitar 15 meter, kini di beberapa titik disebut tinggal sekitar 3 meter.
“Kalau ini dibiarkan, lima atau sepuluh tahun ke depan bukan tidak mungkin banjir rob makin sering terjadi. Karena laut dangkal, air mudah meluap,” katanya.
GASOS Blai menilai pelestarian mangrove harus diperkuat, bukan justru dikurangi. Bahkan, ia mendorong agar kawasan hutan mangrove diperluas sebagai langkah antisipasi perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.
“Sebelum ada jalan melasti ini, krama juga sudah melasti lewat tempat lain. Jadi jangan sampai dengan alasan pembangunan jalan, justru terjadi pembabatan mangrove,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila sampai terjadi perusakan hutan mangrove, maka dampaknya akan dirasakan secara kolektif oleh masyarakat Bali Selatan. Kawasan pesisir, termasuk wilayah Denpasar Selatan, dinilai sangat rentan terhadap ancaman tenggelam akibat kenaikan muka air laut.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk peringatan dini agar pembangunan di kawasan pesisir tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. GASOS berharap seluruh pihak dapat menimbang secara matang setiap kebijakan pembangunan, agar tujuan spiritual dan mitigasi bencana tidak justru memunculkan ancaman ekologis baru di masa depan.
Sebelumnya, Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar memantau proyek pembangunan jalan khusus menuju Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya, Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Denpasar Selatan, Rabu, 24 Desember 2025.
Dengan membangun jalan sepanjang 800 meter dan lebar 6 meter diperuntukkan bagi kegiatan upacara keagamaan dan tidak untuk kepentingan komersial.
Saat ini pengerjaan proyek telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan rampung pada 29 Desember 2025 sesuai kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara melaspas.
Acara itu dihadiri Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra, Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Wayan Duaja, Anggota Komisi III DPRD Denpasar, Gede Tommy Sumertha. Hadir pula Sementara itu, Head Manager PT Trijaya Nasional, I Wayan Yogi Artawan.
Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya, menjelaskan secara runtut latar belakang penataan kawasan pesisir Sidakarya yang kini tengah dikerjakan. Penataan tersebut mencakup akses pemelastian dan normalisasi Sungai Ngenjung yang bermuara di wilayah selatan Desa Adat Sidakarya.
Menurut Suadi, Sidakarya secara alami memiliki dataran tanah timbul berupa pantai sepanjang kurang lebih 800 meter yang berada di antara Pantai Muntig Siokan Sanur dan Segara Kodang Sesetan. Kawasan ini merupakan hilir dari aliran Sungai Ngenjung, salah satu sungai yang membelah Sidakarya selain Sungai Punggawa dan Sungai Rangde.
Namun, kondisi Sungai Ngenjung sebelumnya mengalami penyempitan akibat tertutup vegetasi mangrove sehingga fungsinya sebagai saluran pembuangan air saat hujan maupun penahan limpasan air pasang tidak berjalan optimal.
“Sungai itu mestinya menampung pasang air laut saat purnama dan juga limpahan air dari utara saat musim hujan. Karena tertutup mangrove, aliran air justru berbalik ke pemukiman, terutama di wilayah Kerta Petasikan dan Kerta Raharja,” jelasnya. (bp/gk)
