RAKOR: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Rapat Koordinasi Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), Barang dan Jasa (Barjas), dan Kepegawaian yang berlangsung di ruang Dharmawangsa, Senin, 20 November 2023.
DENPASAR, Balipolitika.com– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Rapat Koordinasi Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), Barang dan Jasa (Barjas), dan Kepegawaian yang berlangsung di ruang Dharmawangsa, Senin, 20 November 2023.
Rapat Koordinasi tersebut digelar dalam rangka tertib administrasi Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), Rencana Umum Pengadaan, dan Kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang dibacakan Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan untuk melakukan evaluasi.
Evalusi dimaksud terkait perkembangan dan kendala dalam penyusunan laporan yang sekaligus dapat diselesaikan bersama guna peningkatan kualitas pelaporan laporan tingkat wilayah yang lebih baik dan bersumber dari pengelolaan BMN dan Perencanaan Pengadaan berkualitas.
Mamur Saputra dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Bali berkomitmen dalam meningkatkan akuntabilias dan transparansi pengelolaan keuangan, yaitu dengan mengimplementasikan aplikasi SAKTI.
“Melalui kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan dan penggunaan aplikasi SAKTI,” ucap Mamur Saputra.
Mamur Saputra menambahkan penggunaan aplikasi SAKTI mewujudkan optimalnya laporan keuangan dan aset BMN negara serta penghargaan dari Inspektorat Jenderal sebagai Kantor Wilayah dengan capaian Komitmen PDN terbaik, yang mana telah bekerja keras belajar dan beradaptasi dengan sistem dan regulasi baru, sehingga dapat mencapai keberhasilan yang dicapai saat ini.
Lanjutnya, rapat koordinasi ini juga dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengamatkan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Maksimalkan kegiatan pada hari ini, besar harapan kami agar kita semua dapat meningkatkan pemahaman terkait penyusun Laporan Keuangan dan laporan aset BMN Tahun Anggaran 2023 serta Perencanaan Pengadaan tahun 2024, sehingga tercipta laporan keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang optimal dan juga tercapainya profesionalisme pegawai sebagai ujung dari manajemen atau pembinaan pegawai,” tutup Mamur.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel berupa pemaparan materi dari para narasumber yaitu Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN tentang Keuangan, BMN dan Barjas sedangkan Kepala Subbagian Kepegawaian Tata Usaha tentang Manajemen Pegawai.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Ida Ayu Susanti, Pengelola Keuangan, BMN dan Barjas serta Kepegawaian pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan seluruh Unit Pelaksana Teknis. (bp)
