BERPIHAK PADA RAKYAT: Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa.
KUTA SELATAN, BaliPolitika.Com– Sembilan item paket pembangunan Pura Besakih dengan anggaran Rp 1 triliun segera direalisasikan. Masing-masing Rp 500 miliar dari pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan menangani pembebasan lahan dan PUPR akan menangani infrastruktur lahan parkir, penataan pedagang dan taman-taman serta infrastruktur pendukung lainnya. Pura Besakih nantinya akan berdiri di atas lahan sekitar 10 hektar. 5 hektar di antaranya akan dibebaskan Pemprov Bali dalam waktu dekat.
Kondisi pembangunan Pura Besakih yang menelan anggaran daerah sebesar Rp 500 miliar ini disorot Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Bali. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa menegaskan pihaknya mengapresiasi rencana penataan pura paling sakral di Pulau Dewata. Akan tetapi, di masa sulit akibat pandemi Covid-19, politisi asal Desa Ungasan, Kuta Selatan itu menilai waktunya kurang tepat untuk menggelontorkan anggaran sebesar itu. Rasionalisasi atau langkah kontrak multiyears (tahun jamak) ungkap Disel menjadi solusi tepat sehingga anggaran Rp 500 miliar bisa disisihkan untuk kebutuhan pokok masyarakat Bali.
Tegas Disel, status Pura Besakih sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti yang diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2011 hingga kini masih tarik ulur karena pertimbangan bisa mencemari wilayah kesucian pura. “Seperti yang kita ketahui Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) Dr. Gusti Kade Sutawa menyayangkan sikap Menteri Pariwisata Arif Yahya yang menolak mengeluarkan status kawasan Pura Besakih dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti yang diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2011,” ujar Disel ditemui langsung di kediamannya, Minggu (15/8/2021).
Disel menekankan, proyek-proyek infrastruktur berbiaya besar di masa pandemi idealnya ditunda. Khusus anggaran penataan Pura Besakih Disel menyebut idealnya difokuskan untuk misi kemanusiaan. Masyarakat ungkapnya tidak boleh ditinggalkan dan harus dirangkul di masa sulit. Tidak hanya dituntut untuk membayar kewajiban membayar pajak semata.
“Anggaran itu (Rp 500 miliar, red) bisa difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Target anggaran Rp 500 miliar itu idealnya dicicil. Kami mendukung penataan Pura Besakih dengan catatan tidak mencemari kesucian pura. Anggaran tersebut kami sarankan untuk digunakan semaksimal mungkin menyikapi pandemi Covid-19. Kalau bisa diberikan beras untuk rakyat tentu sangat baik. Jangan hanya fokus ngurus arak saja. Biar masyarakat tidak kena arak saja. Sehingga seimbang antara arak dan beras,” pinta Disel.
Sebagaimana diketahui, Pura Besakih merupakan pura tertua dan terbesar di Indonesia yang dibangun oleh Rsi asal India bernama Markandeya dan kemudian dijadikan Objek wisata sejak tahun 1960-an. Di hari-hari upacara penting, ribuan umat Hindu memadati kawasan heritage ini sehingga pemerintah memandang perlu untuk menata infrastruktur.
Kawasan tempat ibadah suci umat Hindu ini terdiri dari 17 bangunan candi atau pura. Paling bawah depan dan bawah yakni disebut Candi Bentar. Setelah memasuki Candi Bentar kemudian pengunjung akan tiba di Pura Manikmas untuk disucikan, setelah itu kemudian berjalan menuju puri Mardi Agung kemudian menuju candi pura utama yakni Pura Agung Besakih yang letaknya berada paling tinggi. Para pengunjung harus menaiki anak tangga yang cukup tinggi. Dari pura bersejarah ini selain beribadah umat Hindu maupun para wisatawan dimanjakan dengan panorama Gunung Agung nan eksotik. (tim/bp)
