BULELENG, Balipolitika.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menganggarkan dana pada tahun 2026 untuk pembangunan jembatan permanen yang terhubung dengan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming) di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng.
Pembangunan ini sangat diperlukan karena jembatan bailey yang menuju kawasan tersebut digunakan untuk penanganan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, NTT oleh Yonzipur 18/YKR.
Keputusan penarikan jembatan bailey tersebut datang langsung dari Kodam IX/Udayana melalui Dandim 1609/Buleleng.
Penarikan dilakukan mengingat adanya bencana banjir bandang di beberapa daerah khususnya di wilayah kerja Kodam IX/Udayana.
“Sangat dibutuhkan di Kabupaten Nagekeo, NTT. Pasca banjir bandang yang melanda dan merusak hingga terisolir transportasinya,” jelas Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.
Sutjidra mengatakan dengan digunakannya jembatan bailey ini di daerah bencana, tentu akan menimbulkan kendala akses menuju di Sistem Pertanian Terpadu.
Akan tetapi, Pemkab Buleleng telah menyiapkan langkah antisipasi. Dengan cara merancang anggaran pembangunan jembatan permanen tersebut di tahun 2026.
“Sudah dimasukkan dalam RAPBD 2026. Tinggal menunggu persetujuan legislatif,” kata dia.
Ketiadaan jembatan penghubung ini tidak akan menghentikan pengembangan kawasan sistem pertanian terpadu yang memiliki strategis ini.
Menurutnya, lokasi tersebut diproyeksikan menjadi laboratorium pertanian Pemkab Buleleng.
“Pengembangan akan terus dilakukan dan ditata dengan bagus,” ujar Sutjidra.
Sutjidra pun mengungkapkan, setelah dilakukan penataan sementara oleh Kepala Dinas Pertanian, diketahui bahwa lahan di kawasan tersebut sangat subur dan cocok untuk berbagai komoditas.
Kedepannya, lokasi ini akan dijadikan area percontohan untuk berbagai komoditas unggulan Kabupaten Buleleng sebelum akhirnya disebarluaskan dan dikembangkan oleh petani.
“Nanti dipakai untuk beberapa komoditas pertanian Kabupaten Buleleng, nanti di sana diberikan percontohan, baru kemudian bisa disebarluaskan ke petani-petani atau dikembangkan,” ungkap Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini.
Untuk diketahui, jembatan baja ini memiliki bentangan sepanjang 33 meter, lebar 6,2 meter dan tinggi hampir dua meter.
Jembatan dipinjam kepada Kodam IX/Udayana selama lima bulan dari pembukaan lahan Kawasan sistem pertanian terpadu pada bulan Januari 2024 hingga Mei 2024.
Kemudian, diperpanjang hingga ditagih untuk digunakan untuk penanganan pasca bencana di NTT. (bp/ken)
