Informasi: Rubrik Sastra Balipolitika menerima kiriman puisi, cerpen, esai, dan ulasan seni rupa. Karya terpilih (puisi) akan dibukukan tiap tahun. Kirim karya Anda ke [email protected].

Politik

Golkar Badung Soroti SiLPA Meroket 20.900 Persen

Dirancang Rp5 Miliar, Terealisasi Rp1 Triliun

FRAKSI GOLKAR: PU Fraksi Golkar yang dibacakan Ni Ketut Suweni dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa, 18 Juli 2023.

 

MANGUPURA, Balipolitika.com- Fraksi Golkar DPRD Badung memberikan pemandangan umum (PU) terkait penjelasan Bupati Badung yang dibacakan oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa pada rapat sebelumnya.

PU Fraksi Golkar yang dipimpin I Gusti Ngurah Saskara itu berkaitan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung 2022, Ranperda Pencabutan Perda 3/2015 tentang Kerja Sama Daerah, Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Badung 2023, dan Raperda Inovasi Daerah.

Fraksi Golkar menyetujui keempat Raperda itu menjadi Perda. Dalam PU yang dibacakan Ni Ketut Suweni, Selasa, 18 Juli 2023 disampaikan sejumlah catatan untuk dijelaskan oleh pemerintah.

“Beberapa catatan strategis yang terungkap kedalam masukan, saran dan pertanyaan, yang dapat disampaikan sebagai berikut,” kata Suweni.

Pertama, perlu adanya penjelasan terhadap besarnya SiLPA yang melampaui target di induk tahun anggaran 2022 yang dirancang hanya Rp5 miliar lebih sedangkan realisasinya Rp1 triliun lebih atau 20.900 persen.

Kedua, laporan keuangan pemerintah daerah dengan metode akrual basis, menggambarkan kondisi keuangan yang tidak riil adanya yang bisa jadi menunjukkan kondisi keuangan yang tidak sesungguhnya.

Ketiga, realisasi terhadap Silpa tahun 2022, selanjutnya dimanfaatkan untuk pendanaan program pembangunan di tahun berikutnya, agar dalam realisasi pembangunannya dapat dirasakan oleh seluruh warga Badung.

Keempat, adanya situasi force majeure (keadaan alam) yaitu terjadinya banyak bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya penanganan yang dilakukan secara cepat, sigap dan tanggung jawab untuk menangani kedaruratan tersebut. 

“Kami fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap BPBD Badung dan stakeholder yang lainnya. Untuk selanjutnya penanganan tetap menjadi skala prioritas, sepanjang ada data administrasi, realisasi anggarannya dapat dilaksanakan dengan skala prioritas,” kata Suweni. (bp)

Berita Terkait

Baca Juga
Close
Back to top button

Konten dilindungi!