DENPASAR, Balipolitika.com– Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, melantik dan mengambil sumpah jabatan 81 pejabat struktural yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Kamis, 20 Agustus 2026.
Pelantikan ini merupakan bagian dari pengisian jabatan yang kosong, rotasi, maupun promosi sebagai upaya pemantapan organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, momentum ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi, kapasitas birokrasi, serta optimalisasi pelayanan menuju kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda Kota Denpasar, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.
Sebanyak 81 pejabat yang dilantik terdiri atas 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 32 Pejabat Administrator, dan 37 Pejabat Pengawas. Adapun 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni I Wayan Budha sebagai Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Ariwibawa sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, dr. AA Made Widiasa yang kembali dipercaya sebagai Direktur Utama RSUD Wangaya Kota Denpasar, serta Ida Bagus Putra Wirabawa yang kembali dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
Selanjutnya, I Nyoman Denny Widya dilantik sebagai Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Made Purwanasara sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Putu Tony Marthana Wijaya sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Wayan Yusswara sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Ketut Sri Karyawati sebagai Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, serta Ni Luh Putu Rini Setyasih sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan proses yang lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemantapan organisasi sekaligus peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah proses untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik Kota Denpasar agar tetap berjalan maksimal,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, serta dedikasi tinggi. Untuk itu, seluruh pejabat diminta terus meningkatkan kompetensi, mengasah potensi diri, serta bekerja disiplin, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“Jabatan yang saudara emban merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan etos kerja yang baik, bangun kolaborasi yang harmonis, dan jadilah teladan di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga mengajak seluruh jajaran ASN untuk terus memperkuat penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, semangat tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas untuk menghadirkan birokrasi yang semakin profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar, Jaya Negara menekankan tiga hal utama yang harus terus diperkuat, yakni inovasi, transformasi digital, dan integritas. Inovasi, menurutnya, menjadi roh birokrasi yang menentukan kemajuan tata kelola pemerintahan, sementara transformasi digital harus menjadi tulang punggung dalam memperkuat birokrasi yang efektif, cepat, dan responsif.
“Selain inovasi dan transformasi digital, integritas merupakan fondasi utama dalam setiap pengabdian. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati,” pungkas Jaya Negara. (bp/ken)
