DENPASAR, Balipolitika.com- Keberadaan kelompok ahli (pokli) Gubernur Bali, Wayan Koster dan pokli tingkat kabupaten yang bertindak sebagai relawan berdampak buruk pada laju pembangunan Bali.
Kehancuran Bali semakin cepat, karena para pokli melihat ketidakberesan kebijakan dan manajemen Bali, mulutnya tetap tertutup rapat.
Hal itu diungkapkan antropolog Bali, Dr. I Ngurah Suryawan saat berbicara pada seminar bulanan Prodi Agribisnis FP Unud di Gedung Agrokomplek, Jalan PB Sudirman Denpasar, Jumat, 13 Maret 2026.
Menurut Ngurah Suryawan, pokli sepatutnya tetap menunjukkan independensinya dalam mencermati proses dan progres pembangunan Bali.
“Akademisi itu kan buruh negara. Janganlah pokli sebagai afiliator partai atau kepala daerah. Tunjukkan sikap kritis dan kemandirian sehingga laju pembangunan Bali tidak hanya ditentukan pendekatan kapitalisme, tetapi juga budaya Bali tetap mengakar, dan lanskap tidak hancur dalam tempo cepat,” tegas Dosen Fisip Universitas Warmadewa itu.
Tanda-tanda kehancuran Bali, kata Ngurah Suryawan tampak jelas dari keberadaan orang Bali yang sudah terpisah dengan tanahnya.
Ketika harga tanah melambung tinggi, orang Bali menjual tanahnya dengan cepat.
Pembelinya, kata dia, antara investor Jakarta dan asing yang membuat orang Bali terasing di negeri sendiri.
“Fenomena sosial, orang Bali sulit beli tanah di Bali sudah lama mencuat. Perlu regulasi dan pengawasan lebih ketat, sehingga tanah Bali tetap memberi manfaat bagi penduduk lokal,” paparnya.
Sependapat dengan Ngurah Suryawan, dosen Prodi Agribisnis FP Unud, Dr. I Ketut Surya Diarta, SP., M.A menyatakan prihatin atas kondisi pokli yang hanya bertindak sebagai stempel kebijakan pemimpin daerah.
“Harusnya pokli bertindak sebagai begawan, bukan sekedar relawan. Sebagai begawan, anggota pokli harus bisa memberikan pendapat kritis atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan Bali,” tegasnya.
Ditambahkan I Ketut Surya Diarta, sikap akademisi yang cenderung melempem berpotensi melemahkan Bali dalam segala aspek.
Sementara itu, Guru besar FP Unud, Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc., dan Prof. Dr. Ir. I Ketut Suamba, MP menekankan perlunya indipendensi dan kebebasan berekpresi.
“Adik-adik mahasiswa dan dosen muda, selalu mengasah daya pikir kritis sehingga berani menyatakan kebenaran kendati dikecam sana-sini,” ujar Prof. Dr. I Gde Pitana.
Sementara itu, Prof. Suamba mencermati adanya budaya ewuh pakewuh akibat dominasi kekuasaan pejabat daerah yang sangat kuat.
Kondisi itu, katanya, membuat kalangan akademis “terkungkung” pada sikap dukung mendukung.
Kegiatan seminar bulanan Prodi Agribisnis Unud diselenggarakan untuk mengasah daya kritis civitas akademis.
Koprodi Agribisnis Dr. Luh Prima Kemala Dewi, SP., M.Agb., berharap seminar ilmiah mampu meningkatkan iklim akademis di Unud yang semakin dinamis. (bp/ken)
