BADUNG, Balipolitika.com- Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) memperkuat sistem akreditasi domestik di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin, 22 Juni 2026.
Langkah ini diambil guna membentengi daya saing komoditas ekspor Indonesia sesuai aturan standardisasi internasional. Instrumen mutu tersebut menjadi pilar utama dalam menghadapi hambatan dagang global yang kian ketat belakangan ini.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan pasar global,” kata Kepala BSN sekaligus Ketua KAN, Donny Purnomo, Senin, 22 Juni 2026.
Komitmen penguatan mutu nasional ini dibahas secara mendalam pada pembukaan Asia Pacific Accreditation Cooperation Annual Meeting 2026. Pertemuan tingkat tinggi badan akreditasi se-Asia Pasifik tersebut fokus pada isu inovasi dan sertifikasi keberlanjutan produk ekspor.
Salah satu regulasi krusial yang dibahas adalah ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit akibat aturan European Union Deforestation Regulation.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan melalui sistem penilaian kesesuaian yang kredibel,” ujar Donny.
Otoritas akreditasi nasional bergerak cepat memacu implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil dari sektor hulu hingga hilir. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak boikot pasar Eropa terhadap produk kelapa sawit mentah asal Indonesia.
Petugas di lapangan menemukan kendala sertifikasi karena luasnya perkebunan kelapa sawit rakyat yang belum terdata secara masif.
“Tantangan utamanya ada di sektor perkebunan skala kecil yang jumlah pelakunya sangat banyak, sehingga proses sertifikasi masih berjalan bertahap,” tutur Wahyu.
BSN membeberkan total luas lahan sawit nasional saat ini telah mencapai angka 16000000 hektare. Deputi Bidang Akreditasi BSN menuturkan hampir 50 persen dari lahan tersebut dikelola petani swadaya kecil. Pengelola perkebunan skala kecil ini membutuhkan sosialisasi regulasi secara masif agar tidak menjadi kambing hitam.
“Posisi top dunia ini harus bisa dikonversi menjadi keuntungan nyata yang mengalir hingga ke masyarakat bawah dan pelaku usaha lokal,” ucap Donny.
Prestasi pilar akreditasi Indonesia di tingkat global justru meroket berdasarkan data Global Quality Infrastructure Index 2025. Posisi sistem akreditasi nasional sukses menduduki peringkat ke-4 dunia dari total 185 negara peserta. Hasil pengujian dari lembaga akreditasi domestik otomatis diakui di luar negeri lewat mutual recognition arrangements.
“Saat ini BSN sedang dalam tahapan untuk mengadopsi standar yang terkait dengan keamanan AI itu. Mungkin dua atau tiga tahun lagi kita harus mulai bergerak aktif di sana,” pungkas Wahyu. (BP/CHA).
