SOROTI: (Kanan) Akadmisi Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, MT. Menyoroti Ribut Soal Sampah di Bali (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com– Dalam momentum Hari Jadi Provinsi Bali ke-67, pulau yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata ini masih dihadapkan dengan sejumlah problematika klasik, tak terkecuali masalah sampah yang beberapa waktu belakangan ini masih hangat menjadi perbincangan warganet. Menariknya lagi, celetukan Gubernur Bali, Dr. I Wayan Koster, seakan terkesan ia tidak peduli soal permasalahan sampah ini menuai respon dari sejumlah akademisi di Bali, bahkan tidak sedikit mereka mengingatkan Gubernur Koster seharusnya mampu memberikan solusi maupun edukasi sehingga ribut-ribut masalah sampah di Bali tidak berlarut-larut.
“Seharusnya kata-kata seperti itu tidak seharusnya keluar dari seorang yang berstatus sebagai Gubernur. Begini, kalau kita sesama warga atau tetangga, ucapan (sampah sendiri, urus sendiri, red) itu cocok keluar. Masalahnya, beliau kan Pimpinan Daerah, bukankah sebagai seorang Gubernur itu apapun masalah yang terjadi di masyarakat harus mampu mencari solusinya? Tidak bisa mengembalikan permasalahan tersebut kepada warganya,” Sentil Prof. Nitya, melalui sambungan telepon, 14 Agustus 2025.
Salah satu Akademisi Univeritas Udayana (Unud) yang getol menyoroti soal sampah di Bali, Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, MT., atau akrab disapa Prof Nitya, kepada wartawan Bali Politika mengungkapkan, secara global sampah menjadi momok bagi semua daerah di Indonesia tak terkecuali Bali. Namun, perbedaannya Bali memiliki masalah sampah yang sedikit berbeda dengan wilayah lain, karena sampah jenis organik lebih mendominasi ketimbang sampah-sampah lain yang ditemukan di wilayah lainnya di Indonesia.
Beranjak dari hal tersebut, Pemerintah seharusnya lebih peka dalam membaca situasi yang terjadi sehingga mampu mencari jalan keluar dari setiap permasalahan ribut soal sampah bukan justru mengembalikan permasalahan kepada masyarakat. Ia melihat, Pemerintah seharusnya bisa mengawalinya dengan fokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik di Bali, bagaimana sampah-sampah organik ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 24 jam sehari.
“Bali ini bukan daerah industri, kondisi ini seharusnya sudah sangat dipahami oleh Pemerintah di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, tentu yang menjadi momok utama adalah sampah organik. Sampai kapanpun Bali akan dominan ke sampah organik, sehingga sistem one day service merupakan hal yang perlu diterapkan. Saya berharap Pemerintah itu bisa melihat keadaan ini, karena sampah organik itu tidak bisa didiamkan lebih dari sehari. Fokus dulu untuk yang organik, baru cari solusi untuk sampah unorganik (plastik dan lain-lain, red), karena yang lainnya bisa diselesaikan dengan teknologi,” papar Prof Nitya.
Lebih lanjut Prof Nitya menambahkan, permasalahan sampah unorganik seperti plastik merupakan polemik selanjutnya. Walaupun sebagai Gubernur Bali dua periode, Wayan Koster berhasil menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, fakta di lapangan menyebut masalah sampah plastik juga masih menjadi persoalan besar bagi Bali.
Ia menilai kebijakan untuk menutup sistem penanganan sampah secara open dumping harus segera dilakukan Pemerintah. Penutupan sistem tidak hanya harus dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang besar-besar saja seperti TPA Suwung, tetapi harus juga dilakukan di wilayah-wilayah lain di Bali. Selanjutnya, Pemerintah harus mengadopsi teknologi-teknologi terbaru dalam penanganan sampah, melakukan riset terhadap teknologi yang sekiranya telah berhasil diadopsi oleh daerah lain di Indonesia untuk menangani sampah.
Menurut Prof Nitya, sampah-sampah selain jenis organik merupakan hasil akhir atau limbah dari peradaban teknologi, sehingga pengembangan teknologi yang sesuai adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bali.
“Yang selanjutnya dan harus segera dilakukan itu adalah menutup semua sistem penanganan secara open dumping. Ini tidak hanya dilakukan yang berskala-skala besar saja tetapi semua yang ada di Bali. Kemudian saya melihat, Bali perlu mengadopsi teknologi baru untuk permasalahan sampah ini, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait penanganan hingga pengadaan teknologinya, karena jenis sampah yang menjadi masalah di Bali itu juga adalah hasil akhir dari teknologi sehingga perlu diselesaikan dengan teknologi juga,” imbuhnya.
Mengakhiri sesi wawancara dengan Bali Politika, Prof Nitya menyarankan agar Pemerintah melakukan sharing (kerja sama) dengan pihak-pihak lain, tak terkecuali pihak swasta dan bank untuk menyelesaikan persoalan sampah dengan penerapan teknologi terbaru. Pemerintah Daerah Bali juga harus menyiapkan lahan-lahan baru, nantinya untuk dipergunakan dalam penerapan teknologi penanganan sampah terbaru di Bali, sehingga masyarakat bisa benar-benar melihat bahwa Bali memang memiliki gubernur yang mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. (bp/gk)
