BALI, Balipolitika.com – Rencana pembangunan sistem transportasi modern dan solutif di Bali, nampaknya harus tertahan lebih lama.
Proyek ambisius Bali Subway yang bakal menjadi solusi kemacetan kronis di kawasan sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), kini menuai kecaman pedas dari warga akibat progresnya yang konon jalan di tempat alias mangkrak.
Ketidakpuasan ini muncul bukan tanpa alasan. Masyarakat yang setiap hari bergelut dengan kemacetan di jalur Bandara Ngurah Rai – Kuta – Seminyak merasa “dapat harapan palsu”.
• Kemacetan yang Kian Parah: Warga merasa janji transportasi bawah tanah hanya menjadi wacana politik, sementara realita di lapangan menunjukkan titik kemacetan yang terus bertambah tanpa solusi konkret.
• Ketidakjelasan Anggaran: Banyak pihak mempertanyakan transparansi pendanaan dan keberlanjutan kerja sama dengan investor asing yang sempat ramai pemberitaannya.
• Dampak Ekonomi: Para pelaku pariwisata mengeluhkan bahwa citra Bali bisa memburuk jika infrastruktur transportasi tidak segera perbaikan, mengingat kompetisi destinasi global yang semakin ketat.
Pada 24 September 2024, Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) sebagai pelaksana proyek dan PT Bumi Indah Prima (BIP) sebagai pemimpin investor sebenarnya sudah melakukan groundbreaking di kawasan Transit-Oriented Development (TOD) Central Parkir Kuta.
Lebih dari satu tahun berselang, lokasinya kini banyak ditumbuhi rumput tinggi tak terurus menandakan proyek belum akan jalan.
PT BIP yang Anton Subowo kendalikan sebagai Komisaris, yang juga merupakan putra mantan ketua KONI, Rita Subowo, dan Budi Arsil sebagai Direktur disebut-sebut yang bertanggungjawab atas ketidakberesan ini.
“Kami lelah hanya melihat seremoni peletakan batu pertama atau pengumuman kerja sama di berita. Mana fisiknya? Setiap hari kami terjebak macet berjam-jam, padahal katanya subway ini solusinya,” ujar Gede Widnyana, salah seorang pengemudi transportasi lokal di Kecamatan Kuta, Badung Bali.
Aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik di Bali, Putu Mardika mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan penjelasan jujur kepada publik.
Artinya kata dia, jika memang terdapat kendala dalam pembebasan lahan atau regulasi pusat, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana progres sebenarnya agar tidak timbul spekulasi liar yang dapat memicu kecurigaan adanya ketidakberesan dalam proses dan tender proyek.
Menurutnya, masyarakat Bali sudah lelah macet yang nyaris setiap saat menghiasi platform media sosial.
”Sebenarnya apa sih yang terjadi, kalau memang pemerintah dan investor serius realisasikan, apa tidak malu kepada publik sudah dilakukan upacara permulaan, kok malah terkesan main-main, memang tidak ada investor lain yang serius dan bermodal,” sentil pegiat lingkungan yang juga pengusaha travel ini.
Publik kini menunggu gerakan PT SBDJ dan PT BIP untuk melanjutkan proyek Bali Subway sebagai solusi kemacetan. (BP/OKA)
