KARANGASEM, Balipolitika.com– Pengamanan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di kawasan Pura Agung Besakih diperkuat dengan keterlibatan ratusan personel gabungan serta dukungan teknologi digital.
Hal ini terungkap dalam rapat persiapan akhir yang dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster di Wyata Graha Besakih, Selasa 31 Maret 2026.
545 personel gabungan siap siaga 24 jam yang diantaranya terdiri dari unsur kepolisian, TNI, pecalang, unsur panitia dan instansi terkait.
Pengamanan dilakukan selama 24 jam dengan sistem pengamanan terbuka; pengamanan tertutup, serta penempatan personil petugas di titik rawan.
“Pengamanan harus maksimal. Jangan sampai ada gangguan sekecil apa pun,” tegas Koster.
Antisipasi Kerawanan: dari Ojek Hingga Gangguan Ketertiban
Beberapa potensi kerawanan turut menjadi perhatian untuk diantisipasi, diantaranya seperti tarif ojek tidak sesuai; pencurian atau kehilangan barang; gangguan terhadap sarana upacara; serta kepadatan di titik tertentu
tim pengurai juga disiapkan untuk mengatasi kemacetan secara cepat.
Lebih jauh, dijelaskan bahwa pengamanan diperkuat dengan teknologi, diantaranya pemasangan Lebih dari 144 titik CCTV; terhubung ke command center; serta pemantauan real-time seluruh kawasan.
Selain itu, berbagai Informasi juga disebarkan melalui sistem audio, terintegrasi dengan ORARI dan jaringan komunikasi
“Semua harus terpantau. Dengan teknologi, kita bisa respon cepat,” ujar Koster.
Posko Layanan Publik dan Penanganan Kehilangan turut disiapkan guna mengantisipasi orang tersesat, barang hilang, maupun berbagai informasi umum lainnya.
Selama ini, sistem tersebut terbukti efektif dalam mengembalikan barang milik masyarakat.
Penataan pedagang juga menjadi bagian dari strategi keamanan, di mana pedagang wajib berada di zona yang ditentukan; dilarang berjualan di jalur utama, maupun diawasi terkait kebersihan dan kelayakan makanan.
“Kalau melanggar, kita tindak. Ini untuk keamanan dan kenyamanan semua,” tegas Koster.
Informasi terkait berbagai rangkaian, tata tertib dan tata cara pelaksanaan IBTK 2026 disebarkan hingga tingkat desa melalui kepala desa; bendesa adat; hingga media sosial dan media massa.
Tujuannya agar masyarakat memahami sistem dan tidak terjadi penumpukan.
Dengan dukungan personel besar, sistem digital canggih, serta penguatan komunikasi publik, pengamanan IBTK 2026 diharapkan berjalan optimal.
“Ini tanggung jawab bersama. Semua harus bergerak menjaga keamanan dan ketertiban,” tegas Koster. (bp/ken)
