SELARAS: Rembug Wisata menuju Pariwisata Bali yang berkelanjutan. (Sumber: Istimewa)
BADUNG, Balipolitika.com- Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) sepakat bahwa kepariwisataan Bali harus tetap optimis terhadap beberapa persoalan mendasar yang menggerogoti pariwisata terkait kemacetan sebagai akibat terbatasnya infrastruktur penunjang transportasi, drainase tersumbat dan Banjir, penanggulangan sampah, maraknya pelanggaran usaha dan Keimigrasian oleh wisatawan asing yang menyalahi aturan dan berperilaku ugal-ugalan, pembangunan yang keluar dari kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diterapkan, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan segala persoalan secara komprehensif.
Hal tersebut menjadi notulensi yang diungkapkan oleh moderator sekaligus Akademisi Undiknas Prof. Dr. IB. Raka Suardana, MM. dalam diskusi “Rembug Wisata menuju Pariwisata Bali yang berkelanjutan” yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali yang Di sampaikan dalam membuka acara oleh Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE yang mendapat dukungan penuh pengusaha Pariwisata senior dan pemilik Bounty Cruise di atas Kapal Wisata Bounty Cruise milik menuju Pulau Nusa Penida, Sabtu, 28 Desember 2024.
Diskusi interaktif tersebut dipandu oleh Prof. Dr. IB. Raka Suardana, M.M. dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun dan narasumber Dr. Panudiana Khun, MM. (Dewan Penasehat AMPB), Agus Maha Usadha Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI Bali ) dan WKU KADIN Bali, I Nengah Senantara, SE., MM. Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Nasdem Ir. Made Mandra yang pernah menjabat Direktur BTDC Nusa Dua, Owner kapal wisata Bounty Crouise Gede Wirata dan Pengamat kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH, MM.
Menurut Ketua Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI), WKU KADIN Bali Agus Maha Usaha, konsep pariwisata Bali sejatinya harus mempertimbangkan kembali tujuan akhir Pariwisata Bali bagi Kesejahteraan Masyarakat Bali itu sendiri, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan mengacu pada konsep Budaya Bali yang menghormati budaya dan lingkungan, memastikan keberlanjutan sektor pariwisata, melibatkan dan mensejahterakan masyarakat Bali yang menjadi pelaksana darı tanggung jawab Tri Hita Karana.
Untuk menyikapi pariwisata Bali ke depan jika dilihat dari sisi investasi dan perekonomian harusnya mengacu pada perkembangan ekonomi global tentunya saat ini kita harus merefleksi “What We gonna do next year?”, dengan terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat tentunya harus dibaca bahwa Amerika sedang giat-giatnya untuk menarik investasi agar masuk ke negara tersebut. Dan tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian Kita, namun Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti bahwa “We have to be tight up” artinya kita harus melangkah lebih wise dan bijak dalam mendesign Keuangan usaha jadi kita mestinya betul-betul mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.
“Bali dengan saat ini memiliki kurang lebih 5 juta visitors dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5.43 persen diprediksi pertumbuhan tahun depan tidak lebih dari angka tersebut, tentunya peranan investasi luar untuk menjaga pertumbuhan sangatlah dibutuhkan namun disatu sisi ada kegalauan terkait realita Di lapangan sehingga sangat diperlukan peran lebih real Pemerintah menjaga keseimbangan pertumbuhan pengusaha pariwisata Bali.
Agus juga mengingatkan bahwa semestinya Konsep Trihita Karana tidak lagi menjadi sekedar filosofi semata, namun sudah harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Adanya model-model bisnis baru di bidang F&B development akomodasi ke depan dengan capital dan investasi besar tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi SDM pariwisata Bali, jadi mau tidak mau kita harus memetakan serta menata kembali kesiapan sektor kepariwisataan Bali,” terang Agus.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Panudiana Khun, MM dan Politikus Bali, I Nengah Senantara sepakat bahwa Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis budaya dan alam dan menolak wacana penerapan Wisata Halal serta terbuka untuk penggunaan teknologi modern dalam penanganan sampah di Bali seperti di negara maju.
Namun Analis Kebijakan Publik Ketut Ngastawa SH. MH menyoroti terkait kebijakan penanganan sampah di Bali yang tidak pernah tuntas yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan infrastruktur.
“Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah kini menjadi kabupaten terbaik dalam Penanganan sampah di Indonesia padahal justru mereka pernah mengunjungi dan memuji TPS-3R Desa Adat Seminyak beberapa tahun silam saat melakukan kunjungan ke Anggota DPD RI Mangku Pastika,” tutur Ngastawa.
Cuma masalahnya karena daya terbatas dan perlu 26 ribu watt untuk mesin yang memproses sampah agar optimal kerjanya. Dan hal tersebut tidak pernah direstui anggarannya oleh PLN.
Terkait adanya pelanggaran oleh Warga Negara Asing baik dalam Ke Imigrasian atau usaha yang dilakukan menyalahi aturan yang ada maka diperlukan ‘law enforcement’ untuk menjaga dampak lebih lanjut terhadap Pariwisata Bali maka diperlukan kesepakatan dan usaha bersama sama dengan dukungan yang sama pula suatu ‘Goodwill’ dan ‘Political Will’ dari pemerintahan yang baru.
Ketum AMPB DR Gusti Kade Sutawa SE memastikan bahwa notulensi dari diskusi ‘Rembug Wisata’ akan diberikan kepada Penjabat (PJ.) Gubernur Bali dan Gubernur Bali mendatang untuk menjadi bahan kajian dan rekomendasi demi perbaikan Pariwisata Bali di masa depan. (bp/GK)
