DI DEPAN MATA BATAL EH BAHAS 100 TAHUN KE DEPAN: Ilustrasi Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD (kiri), Gubernur Bali Wayan Koster (kanan).
DENPASAR, Balipolitika.com- Dampak batalnya Bali sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games 2023 yang rencananya digelar pada 5-12 Agustus 2023 tidak bisa dianggap remeh. Selain citra Bali tercoreng di dunia internasional, kerugiaan material yang dialami Bali cukup fantastis bahkan diprediksi sampai menyentuh angka lebih dari Rp1,5 triliun rupiah. Belum lagi kerugian non material berupa hilangnya kesempatan mendapatkan public relation, branding, dan promosi gratis.
Maka tidak heran jika publik geram dan mengkritik sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang terkesan santai dan seolah tidak ambil pusing dengan batalnya ANOC World Beach Games 2023. Sikap berbeda ditunjukkan Tokoh Publik Bali Agung Manik Danendra AMD yang digadang-gadang sebagai Calon Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 yang terus berpihak kepada kekecewaan publik Bali dan bersuara lantang mengkritik sikap masa bodo dan tidak bertanggung jawab Gubernur dari PDI Perjuangan itu.
Tensi rivalitas antara Gubernur Koster dengan Agung Manik Danendra AMD pun kembali memanas, saling serang di media tak terhindarkan. Menyikapi kritikan Agung Manik Danendra AMD, Gubernur Koster bahkan langsung mengeluarkan pernyataan resmi dalam rilisnya kepada media yang intinya menyebutkan bahwa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyediaan anggaran World Beach Games 2023 adalah Panitia Pusat dan Pemerintah Pusat.
“Yang menyebutkan tanggung jawab Pemprov Bali dalam hal ini Bapak Gubernur adalah berita yang salah dan menyesatkan,” kata Gubernur Koster dalam rilisnya kepada media Rabu 6 Juli 2023.
Terkait pernyataan Gubernur tersebut, Agung Manik Danendra AMD kembali melontarkan kritiknya. Dia menyebutkan Gubernur Bali tidak bisa begitu saja lepas tangan dalam batalnya Bali sebagai tuan rumah World Beach Games 2023 dan melempar semua tanggung jawab ke pemerintah pusat.
“Aneh masak nggak koordinasi mereka sebelum membatalkan?! Terus gubernur tanggung jawabnya apa dong?!,” kata AMD dalam pesan singkatnya kepada wartawan Kamis 7 Juli 2023 yang saat dihubungi dirinya sedang berada di Sekretariat Kantor AMD Center yang beralamat di Jalan Letda Tantular Nomor 1 Renon, Denpasar.
Tokoh Milenial Bali bernama lengkap Dr. Anak Agung Ngurah Manik Danendra, S.H., M.H., M.Kn., dan tokoh sentral Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang digadang-gadang sebagai Calon Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024 ini melanjutkan, terlepas dari event World Beach Games 2023 adalah event pemerintah pusat bersama Panitia Pusat NOC World Beach Games 2023 dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Bali sebagai tuan rumah tentu diajak berkoordinasi dalam segala hal persiapan event olahraga pantai bertaraf internasional dan bergengsi ini.
Jadi Gubernur juga punya tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperjuangkan dan mengawal kesukseskan event tersebut karena digelar di Bali.
“Kan Pak Gubernur harus memperjuangkan karena ini event dunia menguntungkan Bali dari segala aspek. Kami sebagai warga masyarakat berhak dong mengoreksi pemimpin yang dipilih sebagai pemimpin daerah agar bisa memberikan solusi dan langkah-langkah strategis untuk membereskan persoalan ini,” tegas Agung Manik Danendra AMD yang dikenal sebagai tokoh yang lahir dari keluarga Puri yang dekat dengan semua lapisan masyarakat dan Cucunda tokoh legenda dua jaman I Gusti Ngurah Oka Pugur Pemecutan ini.
“Jangan dibalik kok kami yang warga masyarakat biasa yang memberi solusi. Terus tugas pemimpin daerah apa dong?!?!,” tanya tokoh yang tidak suka pamer, low profile dan gemar berbagi, membantu pembangunan pura di nusantara hingga viral dengan sebutan The Real Sultan Dermawan Bali ini.
Praktisi hukum yang berpengalaman puluhan tahun dan lulusan Doktor Ilmu Pemerintahan yang juga dikenal sebagai tokoh Bali yang selalu konsisten dengan berbaginya dengan tagline “AMD Milik Kita: Bersama Mewujudkan Pembangunan Bali yang Pro Kemakmuran Rakyat” ini menambahkan, ketika wakil rakyat di DPRD Bali tidak menggunakan haknya untuk bicara, sebagai warga masyarakat siapapun berhak mengkritisi tindakan kepala daerah atau pemimpin daerah, apalagi jika tindakan maupun suatu kebijakan merugikan masyarakat Bali. Seperti dibatalkannya ANOC World Beach Games 2023 jelas merugikan Bali baik secara materiil maupun non materiil.
Menurut Agung Manik Danendra AMD yang dinilai publik sebagai sosok yang tepat memimpin Bali, dan sosok yang paling berani nindihin jagat Bali ini, Gubernur punya hak autority fluktuatif, sebagai Kepala Daerah punya wewenang dapat mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 65 ayat 2 sub d. UU Nomor 23 tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
“Tentu dalam hal case World Beach Games tidak bisa serta merta melepas tanggung jawab bahwa itu urusan pusat dan di daerah hanya tuan rumah saja. Karena sebagai tuan rumahlah hal ini justru harus diperjuangkan karena event ini sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Bali khususnya, dan banyak keuntungan yang didapat dari event ini,” pungkas Agung Manik Danendra AMD yang merupakan putra dari tokoh pendidikan Bali, Ayahndanya adalah pejuang kemerdekaan RI sebagai Ketua Legium garis depan dengan mendapatkan bintang gelar kehormatan dari Presiden Soeharto ini juga dikenal tidak henti-hentinya mensupport Bali bergerak maju dalam segala bidang termasuk dunia olaharaga, kreavititas anak-anak generasi Z dan milenial hingga memberdayakan UMKM.
Di sisi lain para warganet (netizen) pun mempertanyakan statement Gubernur Koster yang geram dengan pemberitaan yang mengkritik dirinya pasca batalnya Bali sebagai tuan rumah World Beach Games 2023. “Apa nggak ada koordinasi dengan pusat, masaklah Gubernur nggak tahu batal. Trus gubernur ngapain kok nggak tahu tiba-tiba batal dan baru menghubungi pusat saat ramai di media. Ini kan seperti lempar batu sembunyi tangan, nggak ada tanggung jawabnya,” komentar salah satu netizen.
“Tindakan gubernur keliru kalo event ini bukan tanggung jawab daerah, wong mau jadi tuan rumah kok ngk tanggungjawab??!,” tulis netizen yang lain.
Kritikan serupa juga disampaikan pelaku pariwisata dan tokoh Bali Wayan Puspa Negara. “Harusnya Pak Gubernur menanyakan kepada pemerintah pusat kenapa ini dibatalkan. Makanya Pak Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah punya tanggung jawab memberikan penjelasan kepada khalayak publik di Bali,” kata Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) ini.
Dia menjelaskan batalnya Bali sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games 2023 sangat jelas pasti berdampak merugikan karena Bali sebagai host (tuan rumah), apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah tetap Bali menjadi center stagenya (panggung utama). Dia lantas menjelaskan lebih detail bahwa pembatalan ini bagi Bali berdampak banyak hal.
Pertama dari sisi kerugian non material, Bali kehilangan kesempatan mendapatkan public relation, branding dan promosi gratis ke seluruh dunia dengan batalnya event tersebut. “Karena event-event besar seperti ini kita mendapatkan public relation dan branding yang kuat berkaitan dengan destinasi. Artinya event seperti ini adalah menjadi sarana promosi yang baik buat Bali dan bersifat gratis. Tapi sekarang ini kita lost dari perspektif branding dan public relation,” terang Puspa Negara.
Kedua, dari perspektif kerugian material. Menurut Puspa Negara, harapan para pelaku usaha jelas jika ANOC World Beach Games ini berjalan, tingkat hunian atau occupancy akomodasi pariwisata pasti meningkat, terlebih ANOC World Beach Games berlangsung cukup lama yakni selama 7 hari dari tanggal 5 sampai 12 Agustus. “Berarti length of stay cukup panjang dan akan berdampak pada peningkatan length of stay yang selama ini baru rata-rata 2,3 hari,” ujar mantan Anggota DPRD Badung ini.
Dia lantas memberikan asumsi dan perkiraan perhitungan kerugian material yang diderita Bali dengan batalnya event besar ini. Jadi kalau ANOC World Beach Games dengan 204 negara dan diikuti lebih dari 12 ribu atlet belum lagi jika dihitung dengan para kru media internasional yang meliput, berarti ada potensi dari perspektif ekonomi.
“Hitung saja kalau length of stay ditambah dengan expenditure (pengeluaran) per pack para peserta atau atlet rata-rata 2 juta sampai 3 juta rupiah per hari berarti kita ada potensi lost lebih dari 1,5 triliun rupiah secara materiil belum lagi non materiil. Kalau non materiilnya tadi kita kehilangan public relation dan promosi karena tapi pariwisata tanpa promosi is nonsense, tidak ada artinya,” beber Puspa Negara.
“Semakin banyak ada event internasional masuk ke Bali itu akan memperkuat public relation kita sebagai destinasi. Dan juga kehilangan kita yang kedua selain kehilangan public relation dan promosi adalah kehilangan trust atau kepercayaan dunia internasional. Kepercayaan dunia kepada Bali bisa tereduksi akibat pembatalan ini. Siapapun yang membatalkan entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang pasti kita melihat kondisinya sudah seperti ini dan ada kerugian yang nyata untuk Bali,” paparnya lebih lanjut.
Pihaknya juga menyayangkan seperti ada pernyataan yang bertolak belakang dari pemerintah pusat dengan pihak KOI dan pernyataan Ketua Panitia Pusat NOC World Beach Games 2023 Raja Sapta Oktohari yang juga dikutip Gubernur Koster dalam rilisnya ke media. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam keterangannya yang dikutip dari DetikSport menyesalkan mundurnya Bali sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games (AWBG) 2023. Ia juga membantah hal itu terkait anggaran yang tidak cair dari pemerintah.
Sementara Gubernur Koster dalam keterangannya bersikukuh batalnya ini adalah persoalan anggaran dimana dikatakan sampai saat ini Panitia Pusat belum mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga dengan waktu tinggal 1 bulan, tidak mungkin World Beach Games 2023 bisa dilaksanakan pada tanggal 5-12 Agustus 2023.
“Di awal Juni statement Pak Gubernur menyatakan mendukung ANOC World Beach Games walaupun ada atlet Israel, tapi kan penjelasan pemerintah saat itu batal belum clear dan belum official, belum resmi. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang mewakili pemerintah jelas mengatakan bukan persoalan budget karena budgetnya disiapkan 446 miliar. Tapi dari KOI menyatakan budget tidak turun. Ini kan dua lembaga pemerintah KOI dan Kementerian Pemuda dan Olaraga ini kan antagonis. Kenapa dua institusi ini mengeluarkan statemen yang berbeda, ini kan memalukan,” beber Puspa Negara.
“Selanjutnya dari perseptif Bali yang dinyatakan mundur, ini merugikan, yang terdampak Bali. Kenapa Bali dinyatakan mundur, kenapa tidak KOI atau pemerintah yang menyatakan itu. Jadi kami mendukung dan mendorong pemerintah melakukan klarifikasi secara official, secara resmi berkaitan dengan pembatalan pelaksanaan ANOC World Beach Games ini. Kami dari pelaku Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, mendorong pemerintah melakukan klarifikasi yang benar agar tidak menimbulkan kebingungan, entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkepentingan. Pemerintah harus melakukan klarifikasi sejelas-jelasnya apa yang menjadi dasar dan pertimbangan yang menyatakan Bali atau Indonesia mundur dari tuan rumah ANOC World Beach Games. Itu harus dijelaskan dengan baik,” ungkap Puspa Negara.
Batalnya ANOC World Beach Games di Bali juga bertolak belakang dengan narasi dan janji Gubernur Koster mewujudkan pariwisata berkualitas atau quality tourism. “Di sektor pariwisata dimana kita sedang mengejar quality tourism, tentu dari event-event seperti ini kita mendapatkan quality tourism. Apalagi ANOC World Beach Games ini kan tidak hanya event pertandingan olahraga pantai tapi juga ada sidang ANOC di Bali. Jadi dua kegiatan besar ini hilang hanya karena kita menyatakan mundur, entah siapa yang menyatakan itu. Makanya sekali lagi saya katakan pemerintah harus memberikan penjelasan yang detail,” kata Puspa Negara.
Pihaknya pun menuntut adanya event pengganti yang disiapkan pemerintah sebagai imbas batalnya ANOC World Beach Games di Bali. “Kalau ini mundur kita minta ada event pengganti sekelas yang sama karena ini menyangkut harga diri bangsa dan dignitas sebuah negara dalam penyelenggaraan event-event internasional. Kalau ini ANOC World Beach Games ini dibatalkan ganti dong dengan event sejenis agar terobati kondisi kita. Sama seperti Piala Dunia U-20 batal diganti dengan Piala Dunia U-17,” harap Puspa Negara yang juga seorang caleg DPRD Badung dari Partai Gerindra ini.
“Artinya secara umum kita merasa kecewa tapi kita dorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengganti dengan event lain. Karena pariwisata itu harus diperkuat dengan hadirnya banyak event bila perlu event- event berskala dunia. Karena kita tahu tujuan kita untuk mendapatkan quality tourism itu datang dari event-event internasional di Bali,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster dalam keterangan persnya Rabu 6 Juli 2023 menegaskan Pertama, Bali tidak ditunjuk menjadi penyelenggara World Beach Games (WBG). Yang menjadi penyelenggara adalah Panitia Pusat, dalam hal ini Association Of National Olympic Committees (ANOC), dan anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat.
Kedua, yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyediaan anggaran World Beach Games 2023 adalah Panitia Pusat dan Pemerintah Pusat. Ketiga, Bali hanya diminta menjadi tempat pelaksanaan Wolrd Beach Games pada tanggal 5-12 Agustus 2023 dan Pemerintah Provinsi Bali siap menjadi tempat pelaksanaan WBG 2023.
Keempat, yang membatalkan atau mundur menjadi penyelenggara World Beach Games adalah Panitia Pusat, bukan Pemerintah Provinsi Bali, karena bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Kelima, begitu membaca berita dibatalkannya Bali sebagai tempat pelaksanaan Wolrd Beach Games 2023, Gubernur Bali, Wayan Koster langsung kontak Ketua Panitia Pusat NOC World Beach Games 2023, Raja Sapta Oktohari yang menyampaikan dibatalkannya pelaksanaan Wolrd Beach Games 2023, karena sampai saat ini Panitia Pusat belum mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga dengan waktu tinggal 1 bulan, tidak mungkin World Beach Games 2023 bisa dilaksanakan pada tanggal 5-12 Agustus 2023. 3.
Gubernur Koster mengklaim dibatalkannya WBG di Bali, tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara di Bali. Justru saat ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terus mengalami peningkatan. Data tanggal 4 Juli 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 18.155 orang perhari. Angka ini sudah diatas dari jumlah tahun 2019 sebelum terjadi Pandemi COVID-19, yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17.500 orang perhari. (tim/bp)
