DENPASAR (BaliPolitika.Com) – Gubernur Bali Wayan Koster sangat mengapresiasi keterlibatan semua instansi dan masyarakat umum dalam pelaksanaan Pasar Gotong Royong. Demikian terungkap saat Gubernur Koster menghadiri salah satu Pasar Gotong Royong yang diselenggarakan instansi vertikal OJK Wilayah Bali Nusra di Denpasar, Jumat (7/8) pagi.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Program Pasar Gotong Royong Krama Bali. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan swasta menyelenggarakan Pasar Gotong Royong Krama Bali pada tiap Jumat pagi.
Gubernur Koster mengatakan kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Juli 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, agar mengutamakan penggunaan produk lokal untuk menggairahkan perekonomian para petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM.
Menurut Gubernur, barang yang disediakan untuk dijual pada kegiatan ini merupakan bahan pokok sehari-hari sesuai kebutuhan para pegawai. Oleh karena itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Bali diwajibkan membelanjakan 10 persen gaji mereka untuk berbelanja di pasar tersebut.
Dikatakan Gubernur Koster, sesuai surat edaran bahwa mereka yang bertindak sebagi penjual adalah harus petani langsung, dan bukan tengkulak atau pedagang. “Yang datang saya harap petani langsung dan yang membeli langsung pegawai, mungkin juga masyarakat umum,” kata Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Dengan model ini, lanjut Gubernur, akan membuat harga menjadi lebih murah, dan misalnya sayuran yang dibeli pun kondisinya lebih segar. Karena produk pertanian yang dibeli langsung dari tangan petani. Di sisi lain, para pegawai juga mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
“Tidak harus bertransportasi kesana kemari bisa langsung ke kantor,” ujarnya. Yang tidak kalah penting, penyelenggaraan pasar Gotong Royong ini mengedepankan penerapan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk ekonomi gotong royong dalam masa pandemi Covid-19.
Gubernur Koster menyebutkan bahwa Provinsi Bali menjadi provinsi pertama yang melaksanakan program pro rakyat ini. Bahkan inisiatif kreatif Gubernur Bali ini mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kepala OJK Wilayah Bali Nusra Elianus Pongsoda mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemulihan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian daerah Bali. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal kedua tahun 2020 ini sebesar minus 10,98 persen untuk year on year (yoy). “Kita harus berupaya mengungkit ekonomi, salah satunya dengan membeli produk pertanian lokal Bali,” ujarnya.
Elianus mengatakan di Kantor OJK Bali Nusra saja ada sekitar 100 orang pegawai yang berpartisipasi membeli berbagai produk pertanian yang dijual. Selain karyawan OJK, ia juga mengundang kalangan industri keuangan untuk berbelanja.
Tampak hadir perwakilan sejumlah bank BUMN, BPD Bali, BPR dan kalangan industri keuangan lainnya. Untuk tetap menjaga jarak aman, Elianus mengatakan mengundang pelaku industri keuangan secara bertahap setiap minggunya. “Mudah mudahan (kegiatan ini, red) bermanfaat untuk memulihkan kembali ekonomi Bali,” ujarnya. (bp)
