GIANYAR, Balipolitika.com– Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama membuka Musrenbang Tematik Tim Pencegahan, Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) dan Rembug Stunting Kabupaten Gianyar secara daring, Kamis, 12 Maret 2026.
Sekda yang akrab disapa Gus Bem itu menjelaskan bahwa stunting merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang memerlukan perhatian dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kualitas sumber daya manusia, serta produktivitas generasi di masa yang akan datang.
Musrenbang Tematik Stunting memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan yang kita susun benar-benar mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara efektif dan tepat sasaran.
“Upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor,” tegasnya.
Gus Bem menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni penguatan peran Tim Pencegahan, Percepatan Penurunan Stunting baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
“TPPPS memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai program lintas sektor yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, saya berharap TPPPS di semua tingkatan dapat semakin aktif dalam melakukan koordinasi, monitoring, serta memastikan konvergensi program berjalan dengan baik hingga ke tingkat desa dan keluarga sasaran,” paparnya.
Gus Bem juga menekankan pentingnya penentuan prioritas kegiatan melalui mekanisme tagging atau penandaan program stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Perangkat daerah diharapkan dapat melakukan identifikasi secara tepat terhadap program dan kegiatan yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penurunan stunting, sehingga prioritas intervensi dapat direncanakan secara lebih terarah dan terukur.
“Ketiga, saya juga menekankan pentingnya ketepatan pemenuhan data pada tiga puluh satu indikator layanan intervensi spesifik dan sensitif dan ketertiban dalam penginputan data serta pelaporan pelaksanaan aksi konvergensi stunting melalui aplikasi Web Aksi Bangda. Aplikasi ini merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting,” tegasnya.
Oleh karena itu, Sekda Gianyar berharap seluruh perangkat daerah yang terlibat diharapkan dapat memastikan bahwa data yang diinput lengkap, akurat, dan tepat waktu, sehingga capaian kinerja daerah dapat terpantau dengan baik.
Di lain sisi, Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, I Made Arianta menjelaskan bahwa Kabupaten Gianyar telah menunjukkan kinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan meraih predikat 2 secara nasional.
“Kita merupakan Kabupaten dengan kinerja terbaik nomor 2 secara nasional dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting, sehingga mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat yang alokasi dananya sesuai arahan Pak Sekda kita gunakan dalam kegiatan intervensi stunting,” paparnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dr. Made Arisani juga memaparkan bahwa berdasarkan tarikan data e-PPGBM per 6 Desember 2025, hasil pengukuran serentak yang dilakukan pada bulan November 2025 menunjukkan angka 991 balita teridentifikasi stunting dari total 25.896 balita yang diukur.
Jika dipresentasekan capaian tersebut menunjukkan di angka 3,8 persen di mana angka ini menunjukkan hasil yang cukup baik jika disandingkan dengan target Kabupaten Gianyar tahun 2025 sebesar 5,3 persen.
Dengan kata lain, capaian 3,8 persen hasil pengukuran serentak lebih kecil dari target tahun 2025.
“Target Nasional Indikator Program Kesga Gizi sebesar 18,8 persen. Capaian Gianyar 3,8 persen lebih rendah dari target indikator program gizi. Meskipun secara persentase tergolong rendah, namun Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memandang 991 balita tersebut sebagai prioritas utama yang memerlukan penanganan lintas sektor secara intensif dan tetap menjadi permasalahan,” jelasnya. (bp/ken)
