KARANGASEM, BaliPolitika.Com– Teriak-teriak satu jalur dengan pemerintah pusat, tapi tak menghiraukan arahan Presiden Joko Widodo. Hal inilah yang disematkan kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang kini memposisikan diri sebagai Panglima Pemenangan PDI Perjuangan di Pilkada Serentak 2020. Koster dinilai tak mengindahkan intruksi Presiden Jokowi agar kepala daerah memberikan contoh di masa pandemi Covid-19. Dilarang ikut berkerumun, Koster justru sangat sering berkerumun dalam rangka pemenangan pasangan calon yang diusung PDIP. Bahkan Sabtu, 21 November 2020, orang nomor 1 di Pulau Dewata itu diagendakan bertemu dengan 207 pengurus koperasi asal Karangasem dan Bangli di Wantilan Kertha Sabha, Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jalan Surapati, Denpasar. Pertemuan ini diduga kuat sangat bermuatan politis.
Surat undangan tertanggal 16 November 2020 yang ditujukan kepada 131 pengurus koperasi asal Karangasem dan 76 pengurus koperasi asal Bangli penerima bantuan stimulus usaha (PBSU) itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Mardiana. Alasan yang digunakan adalah adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Koster diagendakan akan memberikan pengarahan. Tidak dilibatkannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Bali) atau lembaga independen pemantau pemilu dalam kegiatan tersebut dalam posisi Koster berstatus panglima perang Pilkada Serentak 2020 membuat banyak pihak bertanya-tanya.
“Koster yang buat imbauan, Koster pula yang melanggar? Ke tempat ibadah dilarang banyak orang, lapangan olahraga ditutup untuk menghindari kerumunan, sekolah-sekolah ditutup, kok Koster malah mengundang 131 pengurus koperasi? Jika masing-masing koperasi yang hadir 2 orang berarti akan ada kerumunan 262 orang dari Bangli dan Karangasem. Kalau 4 orang berarti 524 orang. Kalau ada yang terinfeksi Covid-19 dan terjadi kluster Jaya Sabha siapa yang bertanggung jawab? Dalam surat tidak dijelaskan berapa orang yang hadir. Sebagai pembayar pajak yang taat, wajar dong kami bertanya,” ucap I Nyoman Widana. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Bali itu menilai konsep Satu Jalur yang diteriakkan Koster dari pusat ke daerah hingga kabupaten/kota dinilai hanya untuk memenuhi ambisi politiknya semata. Alasan bahwa hanya dengan satu jalur masyarakat bisa sejahtera pun sangat mudah dibantah.
Widana berani berkata demikian karena Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan, kalau perlu menegur baik gubernur, bupati, maupun walikota agar memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat; jangan malah ikut berkerumun. Hal ini terang-terangan dilanggar Koster.
“Kata Presiden Jokowi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Daerah yang telah memiliki Perda penegakkan disiplin protocol kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, tidak pandang bulu. Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis jadi sia-sia. Kita harus menghargai pengorbanan tersebut,” ungkap Widana mengutip arahan terbaru Presiden Jokowi. Widana menilai Mendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bawalu RI, Bawaslu Bali, dan penyelenggara pemilu harus ketat mengawasi Koster yang sangat menggebu-gebu menjadi panglima perang Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi tidak transparannya penggunaan anggaran penanganan Covid-19 Bali senilai Rp 756 miliar rupiah.
“Seorang wakil Ketua DPRD Bali saja saya tanya soal penggunaan anggaran Covid-19 hasil penyisihan dari APBD Bali senilai Rp 756 miliar rupiah menjawab tidak tahu-menahu. Apalagi saya yang Cuma rakyat jelata. Tolong deh Pak Koster transparan soal penggunaan anggaran itu saja. Tak usah sibuk ngurus Pilkada Serentak 2020. Bapak kan Gubernur Bali, bukan Gubernur PDI Perjuangan. Ngapain sibuk-sibuk ngurus Pilkada sementara tugas pokok Bapak selaku Gubernur Bali tidak beres?” sentilnya. (bp)
