TABANAN, BaliPolitika.Com- Tensi tinggi mewarnai Debat Terbuka II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang mempertemukan I Komang Gede Sanjaya- I Made Edi Wirawan (Jaya-Wira) dengan Anak Agung Ngurah Panji Astika- I Dewa Nyoman Budiasa (Panji-Budi), Kamis (3/12/2020) malam.
Panji-Budi disentil hanya berbicara akan, akan, dan akan. Berbanding terbalik dengan Jaya-Wira yang mengaku sudah berbuat dan berpengalaman puluhan tahun. Puncaknya saat Jaya-Wira menyebut Panji-Budi tidak nyambung memberikan penjelasan soal bagaimana penanganan Covid-19 dan dampaknya yang terintegrasi dari tingkat kabupaten, provinsi, serta pusat. Jaya-Wira pun mengaku sudah melakukan penanganan Covid-19 dengan baik meski faktanya Kamis (3/12/2020), kabupaten kes lumbung beras menyumbang 148 dari 230 kasus terkonfirmasi positif baru di Pulau Dewata.
Panji-Budi merepons santai serangan Jaya-Wira. “Ditanya apa yang akan Anda lakukan ya jawabannya akan, akan, akan. Itu tipikal normatif seorang pejabat. Kalau kita lihat dari nota keuangan yang dikeluarkan oleh Pemda Tabanan ada biaya tak terduga sebesar hampir Rp 54 miliar di masa pandemi. Biaya tidak terduga saya asumsikan sebagai biaya untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pandemi ini karena di tahun-tahun sebelumnya biaya tak terduga hampir Rp 0 rupiah. Yang jadi masalah apakah biaya itu sudah sampai dan terasa bagi masyarakat? Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan?” sentil Panji Astika.
Calon Bupati Tabanan 2020 itu mempertanyakan kenapa sebanyak itu Pemkab Tabanan mengeluarkan biaya. Namun, di sisi lain efek ke masyarakatnya hampir tidak terasa. “Sekarang lebih banyak masyarakat yang menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi secara mandiri. Termasuk melakukan aktivitas dan insiatif terkait upaya mencegah penyebarluasan virus korona. Seperti sembako gratis, pembagian disinfektan, dan lain-lain,” tandasnya.
Dewa Budiasa menambahkan dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh. “Sekarang masyarakat sudah susah, kenapa tidak dibantu masker misalnya. Kenapa justru direpotkan dengan denda masker? Untuk beli beras saja susah kenapa harus isi denda? Tapi ternyata ada anggaran yang disembunyikan (Rp 54 miliar, red)” sentilnya. (bp)
