KARANGASEM, Balipolitika.com– Serangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh 2026, Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat membenahi infrastruktur menuju Pura Agung Besakih, dengan fokus pada jalan dan penerangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perjalanan para pemedek, serta memberikan rasa aman dan nyaman saat tangkil ke Pura Agung Besakih.
Dalam rapat persiapan akhir yang digelar di Gedung Wyata Graha kawasan parkir Manik Mas, Besakih, Karangasem, Selasa, 31 Maret 2026, Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan percepatan perbaikan tanpa birokrasi berbelit.
Koster menyoroti masih adanya jalan berlubang di sejumlah titik, Penerangan yang tidak berfungsi, dan Jalur gelap minim rambu yang berpotensi membahayakan pemedek.
“Tidak usah saling tunjuk kewenangan, tidak usah tunggu prosedur panjang. Besok langsung kerjakan. Ini acara besar, tidak boleh ada jalan rusak dan lampu mati,” tegasnya.
Beberapa titik seperti wilayah Kunyit, dan beberapa jalur lainnya menuju Besakih disebut masih memerlukan penanganan cepat.
Tidak hanya menggelontorkan anggaran dari APBD Pemprov Bali guna mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur, Gubernur Wayan Koster juga menyatakan rencana menggandeng PLN untuk solusi cepat: Pemasangan lampu darurat; Penambahan titik penerangan; serta Penyediaan sambungan listrik tambahan. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi “titik gelap” di jalur utama.
Tak hanya itu, Alat Berat dan Tim Siaga turut Dikerahkan Untuk memastikan kesiapan infrastruktur, diantaranya Ekskavator dan bulldozer disiapkan; Truk crane dan peralatan tambal jalan standby; serta Personel teknis siaga di lapangan. Semua pekerjaan ditargetkan rampung sebelum puncak karya.
“Pemedek jangan terlalu lama antre, harus nyaman dan aman saat tangkil. Kita targetkan bisa selesai dalam waktu yang wajar,” ujar Koster.
Dalam suasana rapat yang serius namun penuh semangat gotong royong.
“Ini adalah upacara keagamaan terbesar di Bali, ini tanggung jawab kita semua, secara institusi maupun personal. Tidak bisa diserahkan ke satu pihak saja. Mari bergerak bersama, Pemprov, Pemkab, lembaga terkait, kelompok hingga individu punya tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan dan memperlancar IBTK. Semua harus bergerak.” pungkas Gubernur Bali. (bp/ken)
