TABANAN, Balipolitika.com– Suasana berbeda terlihat di sela pelaksanaan Koordinasi Penanganan Pelanggaran dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Di tengah agenda formal tersebut, rombongan Bawaslu se-Bali menyusuri area perbukitan di Kawasan Desa Antapan, Baturiti, Tabanan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.
Kegiatan sosial itu menjadi jeda humanis di antara pembahasan teknis mengenai pengawasan data pemilih.
Rombongan Bawaslu Bali mendatangi sejumlah warga lanjut usia serta penyandang disabilitas mental yang tinggal di wilayah terpencil.
Bantuan sembako diserahkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan menjelang hari raya Galungan.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka menyebutkan bahwa kegiatan sosial ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab moral Bawaslu kepada masyarakat.
Ia mengatakan bahwa bantuan yang diberikan mungkin tidak besar, namun diharapkan dapat membantu kebutuhan warga desa.
“Kami datang bukan hanya untuk mengawasi proses demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kehadiran Bawaslu terasa bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil,” ujar Wirka, Senin, 17 November 2025.
Kepala Dusun Ketut Ritawan mengapresiasi langkah tersebut dan menilai bahwa perhatian lembaga negara kepada warga di pelosok merupakan hal penting yang patut dijaga.
“Kami berterima kasih atas bantuan dari Bawaslu Bali. Kehadiran Bawaslu hari ini menunjukkan bahwa lembaga negara tidak hanya bekerja secara administrasi, tetapi juga turun melihat kondisi riil masyarakat,” ujar Ritawan.
Sementara itu, pembahasan mengenai pengawasan PDPB tetap menjadi fokus utama dalam agenda koordinasi.
Wirka menekankan bahwa akurasi pembaruan data pemilih berkelanjutan merupakan kunci dalam menjamin hak pilih warga.
Ia menyebut keterlibatan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sebagai faktor krusial dalam memastikan validitas data pemilih.
“Pengawasan data pemilih berkelanjutan tidak bisa dilakukan setengah hati. Akurasi data ini adalah jantung dari penghormatan terhadap hak pilih,” tegas Wirka.
Ia menambahkan Bawaslu Bali membutuhkan kerja bersama pemerintah desa dan warga di mana validitas data pemilih adalah fondasi integritas pemilu.
Kegiatan sosial dan koordinasi pengawasan yang berlangsung bersamaan ini mencerminkan dua sisi peran Bawaslu Bali, memastikan integritas data pemilih sekaligus hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Bawaslu Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas demokrasi sambil tetap merawat nilai-nilai kemanusiaan. (bp/ken)
