KARANGASEM, Balipolitika.com– Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
Opini WTP diterima Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin, 8 Juni 2026.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta.
Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh kepala daerah se-Bali bersama jajaran BPK RI sebagai bentuk resmi penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Opini WTP yang kembali diraih Karangasem menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak semata-mata bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, capaian pemerintah daerah di Bali patut diapresiasi sebab seluruh pemerintah daerah di Bali berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten hingga 13 kali berturut-turut sejak tahun 2013.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil memenuhi target mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan yang realisasinya telah melampaui 30 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan rasa syukur atas capaian yang berhasil dipertahankan tersebut.
Menurutnya, opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan prestasi luar biasa yang harus terus dijaga kualitasnya.
“Ketika saya dilantik menjadi Gubernur Bali, saya menerima kondisi yang sudah sangat baik dari sisi pelaporan keuangan. Tugas saya adalah menjaga dan meningkatkan capaian tersebut. Bukan hanya WTP, tetapi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan akuntabel.
Seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan kondisi yang sebenarnya dalam setiap pelaporan dan penggunaan anggaran.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menerapkan kebijakan berbasis kinerja dengan sistem reward and punishment, termasuk evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi perangkat daerah yang kinerjanya tidak memenuhi target.
“Pengelolaan anggaran harus efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kinerja yang baik harus diberikan penghargaan, sedangkan yang belum optimal harus dievaluasi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan daerah.
Sepanjang tahun 2025, Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang dengan kontribusi devisa sektor pariwisata sebesar Rp319,9 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen dengan angka kemiskinan berada pada kisaran 3,24 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
Meski demikian, sejumlah tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius, di antaranya alih fungsi lahan pertanian dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat seiring pertumbuhan sektor pariwisata.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota telah bersepakat mengalokasikan 10 persen pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) guna mendukung pembangunan infrastruktur strategis secara terpadu.
Menurut Gubernur Bali, Pulau Dewata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing pariwisata harus terus didorong agar Bali mampu bersaing dengan destinasi wisata internasional seperti Thailand dan Singapura.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menerapkan target pembangunan yang terukur bagi setiap kabupaten/kota sebagai bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan lebih terpadu, pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin baik, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengedepankan pembangunan berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal juga mendapat perhatian dunia internasional.
Bahkan, pada forum internasional yang akan digelar di Yunani pada November 2026 mendatang, Bali dijadikan salah satu model pembangunan yang dinilai mampu menginspirasi berbagai negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, budaya, dan lingkungan.
Menanggapi capaian opini WTP yang kembali diraih, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja secara profesional dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola anggaran pembangunan secara transparan dan akuntabel.
“Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Karangasem,” tegas Bupati Gus Par.
Capaian ini sekaligus menjadi hadiah istimewa menjelang HUT ke-386 Kota Amlapura dan memperkuat optimisme Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Karangasem. (bp/ken)
