DENPASAR, Balipolitika.com– Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menekan angka stunting terus digencarkan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Wali Kota, I Kadek Agus Arya Wibawa meninjau langsung pelaksanaan pengukuran serentak pencegahan stunting bagi ibu hamil dan balita di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu, 8 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Camat se-Kota Denpasar, serta Perbekel Desa Sanur Kauh, Made Ada.
Dalam peninjauan tersebut, Jaya Negara tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat dan tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala balita.
Ia juga meninjau kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, permainan edukatif, hingga pemberian makanan tambahan yang menjadi bagian penting dalam intervensi pencegahan stunting.
“Pencegahan stunting di Kota Denpasar tidak melihat asal penduduk, termasuk status KTP. Seperti di Sanur Kauh, dari 10 kasus stunting, 7 di antaranya merupakan balita yang berasal dari luar Denpasar. Namun mereka tetap kami tangani dan pantau karena saat ini mereka tinggal di wilayah Denpasar,” ujar Jaya Negara di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berinovasi dalam menekan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor.
Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan dana bagi hasil pajak untuk mendukung program pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, terutama bagi balita dari keluarga yang tidak ber-KTP Denpasar.
“Selama ini dana desa tidak bisa digunakan untuk warga yang KTP-nya luar Denpasar, padahal mereka juga tinggal dan tumbuh di sini. Maka kami berupaya agar dana bagi hasil pajak dapat menjadi solusi intervensi lintas wilayah. Komitmen kami jelas, menyelamatkan anak-anak Denpasar sebagai aset bangsa dari ancaman stunting,” tegasnya.
Dari hasil sementara pengukuran terhadap 4000 balita, tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang terindikasi stunting.
Angka ini jauh di bawah data nasional yang menunjukkan 10,4 persen.
“Mudah-mudahan data ini tidak meningkat. Kami ingin memastikan angka riil di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran serentak ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan validitas data stunting di lapangan.
“Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Denpasar tahun sebelumnya berada di 10,8 persen dan tahun ini menurun menjadi 10,4 persen. Namun dari hasil pemantauan riil melalui aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (E-PPGBM), kami menemukan hanya sekitar 2 persen. Karena itu, kegiatan pengukuran serentak ini kami lakukan untuk mendapatkan data aktual dan menyeluruh,” jelasnya.
Hingga minggu kedua November 2025, dari sekitar 4.400 balita yang sudah diukur, ditemukan 13 balita yang masuk kategori stunting atau sekitar 0,2 persen.
“Kegiatan ini berlangsung selama dua minggu dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan November dengan target kami sekitar 20 ribu balita di seluruh Denpasar akan diukur. Setelah data seluruhnya terinput, kita akan mengetahui angka riil stunting di Kota Denpasar,” tambah dr. Candrawati. (bp/ken)
