SINERGI: Implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) kepada anak-anak TK pada acara Denpasar Education Festival. (Sumber: Humas OJK)
DENPASAR, Balipolitika.com- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, BPD Bali, dan Pemerintah Kota Denpasar melalui Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) PGRI Kota Denpasar berkolaborasi meningkatkan literasi keuangan dan mengimplementasikan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) kepada anak-anak TK pada acara Denpasar Education Festival yang dilaksanakan di Gedung Taksu, Dharma Negara Alaya, Jalan Mulawarman, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Rabu, 8 Mei 2024.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan dalam sambutannya pentingnya pendidikan mengenai keuangan oleh guru maupun orang tua kepada siswa didik mulai dari jenjang pendidikan paling awal. Lebih lanjut, Kristrianti menjelaskan bahwa untuk mendukung pendidikan keuangan secara dini OJK telah menyusun Buku Literasi Keuangan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari 5 (lima) seri yaitu 1) Yena dan Uang Hijau,; 2) Penghapus Rama; 3) Olin Gemar Menabung,; 4) Ketika Lilo Piknik; dan 5) Panduan Menumbuhan Kecakapan Literasi Keuangan pada Anak Usia Dini. Selain Buku Literasi Keuangan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), OJK juga telah memiliki Buku Seri Literasi Keuangan tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
“Pemahaman keuangan merupakan bekal yang sangat penting untuk mereka miliki ketika memasuki usia produktif pada masa mendatang (essential life skills). Pengenalan menabung penting sekali diajarkan kepada siswa didik sedini mungkin. Menabung merupakan kebiasaan baik, dan jika berhasil diresapi, kebiasaan ini akan menjadi budaya yang membentuk karakter hemat dan gemar menabung,” kata Kristrianti.
Kristrianti menambahkan bawa literasi keuangan dasar yang disampaikan melalui buku yang telah disusun OJK dimaksudkan agar siswa PAUD dapat mengenal fungsi uang, mendorong belajar hidup hemat dan menabung, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta konsep berbagi dengan sesama. Hal tersebut merupakan nilai-nilai (values) yang ingin ditanamkan kepada siswa didik sejak dini sehingga mereka tidak hanya cerdas keuangan dan terampil mengelola keuangan tetapi juga cerdas secara emosional.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan simbolis komitmen peningkatan literasi keuangan sejak dini melalui penyerahan Buku Literasi Keuangan Tingkat PAUD oleh Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu kepada Bunda PAUD Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa, Kepala Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, dan Direktur Bisnis PT BPD Bali I Nyoman Sumanaya.
Melalui sinergi yang kuat antara OJK, pemerintah, regulator, PUJK, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat meningkatkan dukungan guru dan orang tua yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran anak.
Program SIDI KUMBARA
Pada kesempatan yang berbeda, OJK Provinsi Bali menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan BPD Bali tentang Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (SIDI KUMBARA) tanggal 6 Mei 2024 di Ruang Rapat Krya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jalan Raya Sempidi Mengwi, Badung, Bali.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan oleh Bupati Badung diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa; Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Made Widiana; dan Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, disaksikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 1 Kantor OJK Provinsi Bali Adi Dharma mewakili Kepala Kantor OJK Provinsi Bali.
Adi Dharma dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPD Bali yang senantiasa mendukung pencapaian program SIDI KUMBARA yang ditujukan untuk mendukung permodalan UMKM perintis yang merupakan program dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, Adi Dharma juga menyampaikan PT BPD Bali secara total (seluruh cabang, tidak hanya di Bali) menyalurkan kredit sebesar Rp21,39 Triliun atau tumbuh 6,11% yoy. Berdasarkan golongan debitur, kredit kepada UMKM mencapai Rp10,47 Triliun atau mencapai 49,70% dari total penyaluran kredit.
Kredit kepada UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan kredit Bank dan secara yoy mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,85% yoy.
Demikian pula untuk wilayah Provinsi Bali, sebesar 53,13% penyaluran kredit oleh seluruh bank yang ada di Bali disalurkan kepada UMKM. Hal ini menunjukkan keberpihakan industri perbankan terhadap UMKM di Bali.
Lebih lanjut Adi Dharma menambahkan bahwa OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan tahun 2024.
“Sasaran prioritas literasi kami antara lain masyarakat di daerah 3T, petani/nelayan, pelajar/santri, dan penyandang disabilitas. Sedangkan, sasaran prioritas inklusi keuangan antara lain pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, masyarakat wilayah pedesaan, pelajar dan penyandang disabilitas,” jelasnya.
Dari sasaran prioritas tersebut dan disesuaikan dengan program unggulan daerah, OJK bersama pemerintah daerah Provinsi Bali telah menetapkan program kerja tahun 2024 yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah.
Namun, TPAKD dapat menambahkan program unggulan dari masing-masing daerah, salah satunya adalah Program SIDI KUMBARA yang pada realisasinya dilakukan melalui kerjasama dengan PT BPD Bali.
Dalam kesempatan tersebut, I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa untuk tahun 2024 program ini baru dirancang untuk 100 UMKM dan direncanakan akan bertambah menjadi untuk 200 UMKM di tahun 2025.
“Ini merupakan langkah yang tepat sekali untuk menumbuhkan UMKM di Badung. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini akan mendorong UMKM lain untuk bangkit. Terutama sekarang ini banyak UMKM kita hanya bergerak di makanan dan minuman, belum banyak disentuh UMKM di sektor perikanan maupun pertanian. Untuk itu kami sudah perintahkan Dinas Koperasi bergerak berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengkomunikasikan dengan petani, kelompok peternak agar segera memanfaatkan fasilitas subsidi kredit ini,” terang I Wayan.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dengan Lembaga Jasa Keuangan, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Provinsi Bali.
Akses keuangan yang merata oleh seluruh masyarakat yang disinergikan dengan penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas diharapkan dapat mendorong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dapat mengoptimalkan akses permodalan UMKM dalam pengembangan usaha mikro, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pada khususnya. (bp/gk)
