TABANAN, Balipolitika.com- Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar inspeksi mendadak untuk mengawasi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis. Para wakil rakyat mendatangi SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu di Kecamatan Penebel pada Rabu kemarin. Mereka menemukan sejumlah masalah serius terkait standarisasi menu dan prosedur kesehatan bagi para tenaga pengolah makanan.
“Kami terjun langsung ke dapurnya untuk melihat tata kelola mereka apakah makanan yang dikelola itu betul-betul sehat dan bersih,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, saat memberikan keterangan kepada media di lokasi sidak.
Rombongan dewan menyisir area Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Jegu untuk memantau proses pengolahan dapur pusat. Anggota dewan memeriksa secara detail fasilitas sanitasi serta kelengkapan dokumen legalitas kesehatan bagi seluruh staf dapur. Wastana menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi sebagai jaminan keamanan pangan bagi ribuan siswa sekolah dasar.
“Sertifikasi ini adalah bukti legalitas bahwa makanan yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi oleh ribuan siswa di Kabupaten Tabanan,” tegas Wastana sembari menunjuk area pencucian alat makan yang cukup luas.
Pengelola dapur pusat di Desa Jegu tersebut saat ini memiliki dukungan personel yang terdiri dari puluhan tenaga kerja. Tim tersebut meliputi kepala satuan pelayanan, juru masak profesional, ahli gizi, hingga puluhan petugas distribusi lapangan. Namun, dewan menemukan fakta bahwa pemeriksaan kesehatan rutin terhadap penyakit menular bagi pekerja belum berjalan maksimal.
“Tenaga kerja tidak boleh terkontaminasi penyakit menular seperti hepatitis atau penyakit lainnya karena mereka bersentuhan langsung dengan makanan,” kata Wastana.
Masalah utama muncul ketika tim pengawas menemukan menu susu yang menghilang dari paket makanan para siswa. Pihak pengelola berdalih bahwa distributor mengalami kendala teknis sehingga tidak mampu menyediakan pasokan susu secara rutin. Temuan ini memicu teguran keras karena dianggap melanggar prinsip dasar gizi seimbang yang telah menjadi standar nasional.
“Jika distributor lama tidak sanggup maka cari distributor lain agar standar empat sehat lima sempurna tetap terpenuhi secara utuh,” cetus politikus PDI Perjuangan tersebut.
Wastana meminta tim ahli gizi lebih cermat dalam mengatur porsi kalori antara siswa kelas rendah dan kelas tinggi. Koordinasi antara pihak sekolah dan pengelola dapur harus berjalan setiap hari untuk mengantisipasi alergi makanan pada anak. Inovasi substitusi pangan seperti susu kedelai atau kacang hijau harus segera dilakukan jika stok susu sapi terhambat.
“Kami tidak mencari kesalahan tetapi ingin memperbaiki sistem agar tidak muncul insiden keracunan atau makanan basi di wilayah Tabanan,” pungkas Wastana.
