BULELENG, Balipolitika.com– Pemerintah Kabupaten Buleleng memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-422 Kota Singaraja dengan mengusung tema “Bhinneka Shanti Jagadhita”, yang bermakna Singaraja sebagai kota yang menjunjung tinggi keberagaman, menjaga kedamaian dan keharmonisan, guna mewujudkan kesejahteraan bersama.
Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Buleleng yang sejak awal dibangun di atas keberagaman etnis, budaya, dan agama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dalam sambutannya menegaskan bahwa nilai kebhinekaan dan kebersamaan merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah.
Ia menyebut, semangat tersebut telah diwariskan sejak masa pendiri Kota Singaraja, Anglurah Ki Barak Panji Sakti, yang membangun Buleleng dengan prinsip persatuan di tengah keberagaman.
Dalam satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gede Supriatna, berbagai program pembangunan telah dijalankan sebagai wujud realisasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Buleleng”.
Sebagai bentuk nyata kebijakan pro rakyat, pada peringatan HUT ke-422 ini Pemkab Buleleng meluncurkan program pembebasan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pembebasan diberikan untuk pokok dan denda PBB-P2 hingga tahun 2021, dengan syarat wajib pajak melunasi pajak tahun 2022–2026 serta denda tahun 2022–2025 paling lambat 30 September 2026.
Selain itu, diberikan pengurangan PBB-P2 tahun 2026 bagi wajib pajak yang membayar sebelum 30 Juni 2026, yakni sebesar 1 persen untuk ketetapan hingga Rp2 juta dan 0,5 persen untuk ketetapan diatas Rp2 juta.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap inovasi yang dihadirkan harus memberikan kemudahan serta manfaat langsung bagi masyarakat.
“Inovasi yang kita hadirkan harus berlandaskan niat untuk memudahkan dan meringankan masyarakat, termasuk dalam kewajiban perpajakan,” ujarnya.
Dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna, berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 capaian pembangunan Buleleng menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan menurun sebesar 0,19 persen menjadi 5,2 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,55 persen menjadi 1,51 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 0,71 menjadi 76,06.
Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak, baik jajaran pemerintah daerah, forkopimda, instansi terkait, maupun partisipasi aktif masyarakat.
“Kebersamaan dan sinergi menjadi kunci. Saya sering menyampaikan bahwa kita semua adalah krama Buleleng. Mari kita tidak lagi menunjukkan ego sektoral, tetapi bersama-sama membangun Buleleng serta menjaga kedamaian dan keharmonisan,” tegasnya.
Lebih lanjut, penguatan produk unggulan daerah melalui pengakuan indikasi geografis juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hal ini dilakukan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan, memajukan UMKM, serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.
Saat ini, kopi robusta Lemukih telah memperoleh pengakuan Indikasi Geografis dan ke depan, Sutjidra menyatakan akan mengusulkan gula aren Pedawa serta kopi Gunung Kutul dari Desa Pancasari.
Upaya ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
“Kami optimistis, pengakuan indikasi geografis ini akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutjidra menyampaikan bahwa penataan infrastruktur akan terus dilanjutkan.
Di antaranya penataan kawasan strategis seperti titik nol Kota Singaraja, kawasan Pelabuhan Tua, serta peningkatan infrastruktur jalan yang dilakukan secara terpadu dengan sektor pendidikan, pariwisata, dan pertanian.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama melalui rencana revitalisasi RSUD Kabupaten Buleleng.
“Kami mendengarkan masyarakat yang mengeluh karena antrian operasi dan kunjungan yang begitu tinggi hingga harus menunggu di luar. Hal ini yang akan kita revitalisasi,” papar Sutjidra.
Dalam momentum ini, disampaikan pula seruan untuk terus memperkuat kepedulian terhadap warga terdampak bencana banjir di Desa Banjar dan sekitarnya.
Pemerintah daerah telah melakukan penanganan maksimal, namun dukungan masyarakat tetap diperlukan untuk memperkuat solidaritas sosial. (bp/ken)
