DENPASAR, Balipolitika.com– Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kota Denpasar Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Bali.
Penyerahan laporan yang dilaksanakan serentak secara simbolis dan digital bersama Pemprov Bali dan Kabupaten Kota se-Bali ini diterima Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Selasa, 31 Maret 2026.
Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati se- Peovinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya bersama Sekda se- Provinsi Bali, Kepala Inspektorat se- Provinsi Bali, serta undangan lainya.
Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam sambutanya menjelaskan, sejak beberapa tahun terkahir, Pemprov Bali bersama Kabupaten/Kota se-Bali secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Kepada BPK RI Perwakilan Bali.
Hal ini menunjukan komitmen besar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kompak dalam pelaporan keuangan.
Lebih lanjut pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk bisa kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tidak hanya mempertahankan, peningkatkan kualitas WTP juga penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, atas tindaklanjut rekomendasi BPK yang terus dioptimalisasi.
“BPK mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kemanfaatan opini WTP, untuk ini diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini kami sangat mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah mencapai 90-96 persen capaian indikator tindaklanjut rekomendasi WTP,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung suksesnya pemeriksaan rutin oleh BPK RI.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tebtang laporan keuangan pemerintah daerah.
Jaya Negara juga turut mengintruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mendukung suksesnya proses pemeriksaan.
Hal ini terutama dalam menyediakan data pendukung serta pelaksanaan wawancara.
“Kita bersyukur bisa menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Laporan ini tentunya masih jauh dari sampurna. Sehingga kami berharap tuntunan dan bimbingan dari BPK, sehingga Kota Denpasar kembali layak menyandang predikat WTP yang semakin berkualitas dari tahun sebelumnya,” ujar Jaya Negara. (bp/ken)
