DENPASAR, Balipolitika.com– Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir menyusul tingginya curah hujan yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik pada Selasa dan Rabu, 9-10 September 2025.
Pasca ditetapkannya status darurat bencana pada Rabu, 9 September 2025 pukul 16.30 Wita ini, stakeholder pemerintah akan melakukan pendataan di masing-masing wilayah terdampak.
Untuk memudahkan pendataan, ditetapkan posko terpadu di masing-masing kantor kelurahan dengan penanda spanduk atau tulisan posko siaga bencana yang terhubung dengan posko induk di Kantor Wali Kota Denpasar.
Setelah ditetapkan sebagai darurat bencana, masyarakat Kota Denpasar yang memerlukan bantuan berupa material maupun non material dipersilakan memberikan data dan keterangan ke posko induk agar segera diproses.
Sesuai Perwali Bantuan Darurat Bencana, Pemerintah Kota Denpasar akan memberikan santunan kepada korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta, luka berat Rp10 juta, cacat Rp10 juta, dan perbaikan rumah Rp100 juta.
Masyarakat terdampak diharuskan melengkapi data dan terverifikasi oleh posko induk dan BPBD Kota Denpasar terkait administrasi bantuan-bantuan dimaksud.
Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penanganan bencana, mengantisipasi dampak lanjutan, serta menjamin kelancaran aktivitas masyarakat selama masa pemulihan.
Keputusan tersebut diumumkan Wali Kota Denpasar saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana banjir yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, jajaran pimpinan OPD, serta perbekel dan lurah.
“Status tanggap darurat ini penting agar seluruh upaya penanganan dapat berjalan terpadu, cepat, dan tepat sasaran dengan melibatkan seluruh elemen,” tegas Jaya Negara.
Jaya Negara juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran OPD, perbekel, dan lurah atas kesigapan di lapangan dalam membantu warga terdampak.
“Kami menginstruksikan perbekel dan lurah segera melakukan pendataan masyarakat terdampak. Semakin cepat kita bergerak, semakin baik pelayanan yang bisa diberikan,” ujarnya.
Pemkot Denpasar telah mendirikan Posko Terpadu di Kantor Wali Kota Denpasar yang terhubung dengan posko-posko di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Pembersihan dan penanganan darurat dilakukan melalui respon cepat BPBD Kota Denpasar yang didukung BPBD Provinsi Bali.
Jaya Negara menambahkan debit air sungai di wilayah hulu yang meningkat pesat akibat curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir.
Meski demikian, seluruh jajaran OPD telah sigap bergerak.
“Posko-posko di lapangan juga telah dilengkapi pelayanan dari Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan, termasuk distribusi obat-obatan,” jelasnya.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemkot Denpasar menegaskan komitmen memperkuat langkah penanganan bencana, baik saat kejadian maupun pascabencana, sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih dan beraktivitas normal kembali. (bp/ken)
