GIANYAR, BaliPolitika.Com- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin konferensi pers bertajuk “Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021” dari Ubud, Gianyar, Senin (28/12/2020). Di pengujung 2020 Suharso berdiskusi bersama awak media massa membahas strategi, indikator, serta target pembangunan secara lebih mendalam dan komprehensif terkait percepatan pemulihan ekonomi serta reformasi sosial tahun 2021
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyebut Bappenas menyiapkan reformasi kesehatan sebagai respons dan pembelajaran terhadap Covid-19. Ada delapan area reformasi kesehatan, yakni pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan rumah sakit dan layanan kesehatan di DTPK, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengupas peranan investasi domestik akan terus meningkat. Sektor pariwisata akan pulih secara bertahap. Sementara sektor industri akan pulih dan tumbuh hingga lima persen sehingga tenaga kerja yang terserap adalah 18,4 juta orang. Upaya pemulihan ekonomi di 2021 akan terus digenjot dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yakni industri, pariwisata, dan investasi, melalui perbaikan pada berbagai aspek.
“Tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,5-5,5 persen atau titik tengahnya 5 persen dengan pemulihan berbentuk V-shape. Pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan investasi sebanyak 5.800-5.900 triliun rupiah dengan sektor swasta berkontribusi paling besar. Dengan demikian, sektor swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi 2021,” ucap Amalia.
Pemulihan ekonomi juga akan ditopang pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur yang kini baru mencapai 43 persen terhadap PDB. Salah satu isu yang akan diurai adalah persoalan pengangkutan yang menyebabkan biaya logistik Indonesia lebih tinggi sehingga menimbulkan efek domino terhadap kualitas kesehatan dan berdampak pada transformasi ekonomi secara nasional.
Pembangunan integrated port dan integrated airport network yang akan menjadi penghubung bagi pembangunan juga menjadi salah satu prioritas. “Ke depan, fokus kami ke pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital yang penting dalam upaya mendorong ekonomi, terutama dengan mendukung kegiatan perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan,” tutur Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.
Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menyebut sektor pertanian diprediksi tumbuh positif karena adanya panen raya kedua, dengan nilai tukar petani tercatat meningkat menjadi 102. “Di tahun 2021 ada kebijakan strategi mengembangkan sistem pangan nasional, di mana akan dijaga hulu sampai hilir. Adanya hilirisasi juga dilakukan untuk peningkatan nilai tambah pangan skala lokal. Jadi, pangan kita, dari produksi sampai ada di meja makan, kita fokuskan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Ketahanan energi 2021 diprediksi masih on track, baik ketersediaan energi, bauran, dan akses. Ada tiga dimensi yang menjadi fokus ketahanan energi, yakni keamanan energi yaitu bagaimana negara menyediakan energi sekarang dan masa depan, lalu ekuitas untuk menyediakan energi, hingga keberlanjutan lingkungan terkait transisi menuju energi yang terjamin dan bebas emisi.
Di bidang pembangunan sosial, 2021 menjadi tahun reformasi sosial sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka naik menjadi 7 persen. Pengurangan pengangguran melalui pemulihan ekonomi akan terwujud dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan investasi, pusat-pusat pertumbuhan, industri pengolahan, hingga mendorong pariwisata. Beberapa target indikator makro untuk 2021 di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka 5,9-6,5 persen, Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen, hingga rasio gini 0,377-0,379.
“Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi tambahan skema jaminan sosial yang berkaitan erat dengan kemampuan penyediaan pelatihan dan lapangan kerja. Pemerintah juga memastikan layanan jemput bola di layanan Dukcapil untuk melakukan pendaftaran penduduk sekaligus untuk memperkuat sistem jaminan sosial terintegrasi, mematikan kelas rawat inap, jaminan pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” urai Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati. (bp)
