DENPASAR, Balipolitika.com– Hormati kondisi masyarakat Indonesia secara luas sesuai pesan konstruktif Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa setuju kepala daerah untuk tidak flexing alias pamer kemewahan.
Tak hanya kepala daerah, keluarga pejabat pun dinilai wajib berempati kepada khalayak luas untuk menahan diri pamer kemewahan, khususnya via media sosial alias medsos.
“Ya itu hal yang wajar. Kami juga tidak pernah ada flexing-flexing begitu,” ungkapnya seusai mengikuti Rapat Raperda Provinsi Bali tentang angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Bali di Ruang Rapat Gabungan Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa, 16 September 2025.
Ungkap politisi Partai Gerindra Bali Dapil Kabupaten Badung asal Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kuta Selatan itu, larangan Mendagri ini akan diskusikan dengan Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya agar anggota DPRD Bali lainnya juga tidak melakukan flexing, sebaliknya Ikut prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini sebagai bagian dari berempati.
“Nanti kami bicarakan dengan Pak Ketua. Berharap normal-normal sajalah. Sehingga tidak ada kesinggungan,” terang Politisi asal Partai Gerindra ini. Disel tegas mengatakan akan mengikuti aturan Kementerian. Sebab, DPRD Bali ada di bawah Kemendagri.”Kami di bawah Kementerian dalam negeri, pasti kita akan ikuti sesuai dengan norma aturan,” tegas Disel Astawa yang juga mengemban amanah sebagai Bendesa Adat Ungasan. (bp/ken)
