DENPASAR, Balipolitika.com– Gubernur Bali, Wayan Koster minta dukungan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk percepatan program kedaulatan pangan di Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali Periode 2026-2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat, 10 Juli 2026.
Ketua DPD HKTI Bali beserta jajaran pengurus dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Dalam sambutannya, Koster menyampaikan bahwa secara umum sektor pertanian di Bali berkembang cukup baik.
“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa diantaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujarnya.
Hanya saja, hingga saat ini Bali mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih sehingga masih mengandalkan import.
Menurut Gubernur Bali dua periode ini, kondisi itu terjadi karena masyarakat lebih menyukai bawang putih import, mengingat harganya lebih murah dibanding hasil produksi petani Bali.
Menyikapi hal ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong perluasan area tanam bawang putih di sejumlah kabupaten seperti Bangli, Jembrana dan Karangasem.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan import,” imbuhnya.
Ditambahkannya, hal ini juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan Bali.
“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” sebutnya.
Masih dalam sambutannya, Koster menyinggung besarnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Bali yang mencapai 14 persen.
Oleh sebab itu, Pemprov Bali memberi perhatian serius pada sektor pertanian.
“Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.
Selain itu, Pemprov Bali juga memprioritaskan pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan sawah.
Ia menyebut, dari 64 hektare sawah, 60 persen diantaranya telah mengantongi sertifikat organik.
“Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.
Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani karena peningkatan nilai ekonomi pada produk yang mereka hasilkan.
“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya.
Sejalan dengan semakin antusiasnya petani dalam menerapkan sistem pertanian organik, belakangan Bali menghadapi kekurangan suplai pupuk cair.
“Kami berharap dapat kuota lebih banyak karena meningkatnya kebutuhan. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi belakangan sangat antusias,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan selamat kepada Ketua HKTI beserta jajaran pengurus yang baru dilantik.
Ia berharap, kolaborasi pemerintah dan HKTI mampu mendorong kemajuan sektor pertanian di Daerah Bali.
Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono mengajak HKTI Bali berperan aktif dalam program ketahanan pangan.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tak ada lagi produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi program Pemprov Bali dalam memajukan sektor pertanian dan siap memberi dukungan penuh, termasuk penambahan kuota pupuk cair.
Sementara itu, De Gadjah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster sehingga kegiatan pelantikan dapat berjalan dengan waktu persiapan yang sangat singkat.
Ia menyebut Gubernur Koster sebagai sosok penyelamat yang mengedepankan sinergi untuk kepentingan Bali.
Sebagai Ketua HKTI Bali yang baru dilantik, De Gadjah menilai jabatan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik.
“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkasnya. (bp/ken)
