DENPASAR, Balipolitika.com– Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmennya dalam pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik (e-mobility).
Langkah konkret terbaru ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara Bali dan Pemerintah Korea Selatan untuk mengembangkan kawasan industri kendaraan listrik berbasis teknologi Korea di Bali.
Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setyadi, melaporkan langsung perkembangan ini kepada Gubernur Bali Wayan Koster dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, Rabu 9 Juli 2025.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Korea telah menghibahkan sejumlah sepeda motor listrik ke Bali sebagai bagian dari kerja sama menuju target Net Zero Emission (NZE) 2045.
Kerja sama ini juga telah dijajaki dengan sejumlah lembaga nasional seperti Bappenas dan Kementerian ESDM, untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi nasional dan dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terpadu.
“Bali siap menjadi contoh nasional dalam pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik,” tegas Gubernur Koster.
“Saya minta percepatan, dan akan terus saya endorse. Kampanye akan terus dilakukan. Harus ada peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan.”
Program percontohan e-mobility saat ini sudah dimulai di Kabupaten Gianyar, dengan pelaksana teknis oleh Perumda Kerta Bali Saguna, di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Perumda tersebut akan bermitra dengan lembaga dan perusahaan Korea seperti: Korea Automotive Technology Institute (KATECH), Korea Smart E-Mobility Association (KEMA), AISMOLI, dan PT Inako Pratama Indonesia.
MoU dengan Perumda Kerta Bali Saguna telah ditandatangani, mencakup penyusunan feasibility study dan pengembangan industri perakitan kendaraan listrik di Bali.
Produksi kendaraan listrik yang direncanakan meliputi kendaraan pembersih pantai, kendaraan operasional pariwisata, dan kendaraan roda dua untuk masyarakat.
Penandatanganan MoU lanjutan dengan perusahaan lokal di Bali direncanakan pada September 2025, sebagai bagian dari integrasi desain, perakitan, hingga pemanfaatan energi bersih seperti hidrogen dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
Gubernur Koster juga menargetkan beberapa kawasan menjadi zona rendah emisi (low emission zones), seperti Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida.
“Untuk Nusa Penida, kita percepat penggunaan kendaraan listrik dan PLTS. Kita rancang semuanya bersih, dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov Bali tengah merancang skema pendanaan dan kemitraan untuk percepatan program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil ke motor listrik, selaras dengan Peraturan Pemerintah dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan berbagai langkah ini, Bali diproyeksikan menjadi pionir nasional dalam transisi energi bersih dan industri kendaraan listrik, sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan kelas dunia. (bp/jk/ken)
