DENPASAR, Balipolitika.com– Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan salah satu program unggulan Kota Denpasar, Perlindungan Petani (Farmers Protection Program), dalam forum CityNet Executive Committee Meeting ke-45 Asia Pacific di Bali Beach Convention Center, Sanur, Senin, 27 Oktober 2025.
Forum bergengsi ini mempertemukan para pemimpin kota se-Asia Pasifik untuk berbagi praktik terbaik menuju kota yang berkelanjutan dan tangguh.
Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara yang hadir bersama Wakil Wali Kota, I Kadek Agus Arya Wibawa serta jajaran pimpinan OPD Pemkot Denpasar menegaskan bahwa Program Perlindungan Petani menjadi cerminan nyata komitmen Denpasar dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkotaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Petani adalah penjaga kehidupan. Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif dan dukungan ekonomi yang berkelanjutan, agar tetap mampu menjaga kemandirian pangan di tengah pesatnya perkembangan kota,” ujar Jaya Negara di hadapan para delegasi internasional.
Program Perlindungan Petani lahir dari filosofi Tri Hita Karana yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta spirit Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menuntun pembangunan Denpasar agar selaras antara modernisasi dan pelestarian budaya.
Program ini menjadi wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa program ini dijalankan melalui tiga intervensi strategis.
Hal ini meliputi Intervensi hulu di mana Pemerintah Kota Denpasar memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 0 persen untuk lahan pertanian produktif, sawah ekowisata, dan sawah murni sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2023.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali melalui bantuan keuangan khusus bagi pemeliharaan balai subak dan kegiatan keagamaan.
Yang kedua intervensi tengah melalui langkah Pemkot Denpasar menyalurkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta memfasilitasi petani menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai bentuk penghargaan, diberikan insentif bulanan kepada pekaseh dan pangliman subak.
Terakhir, intervensi hilir, yakni Pemkot Denpasar menggagas program pembelian beras petani lokal oleh ASN Pemkot Denpasar.
Kebijakan ini memperkuat rantai ekonomi lokal sekaligus menjamin stabilitas harga dan daya saing beras Denpasar.
Selain itu, Pemkot Denpasar juga menetapkan Kawasan Subak Lestari “Made Ayu Intan” sebagai Subak Abadi, mencakup Subak Anggabaya, Umalayu, Umadesa, Intaran Barat, dan Intaran Timur.
Langkah ini merupakan komitmen nyata menjaga sistem pertanian tradisional Bali yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia sejak 29 Juni 2012.
“Program Perlindungan Petani dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga organisasi internasional, yang memastikan keberlanjutan dari sisi perencanaan, pendanaan, hingga pengawasan lapangan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat posisi Denpasar sebagai kota pelaksana SDGs berbasis budaya dan gotong royong,” ujar Jaya Negara.
Jaya Negara menekankan arah kebijakan pembangunan Denpasar yang berpihak pada kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar tahun 2024 mencapai 85,11, tertinggi di Provinsi Bali.
“Semua sektor kehidupan harus diselesaikan dengan parasparos sarpanaya, salunglung sabayantaka dan bergotong royong. Mari kita jaga Denpasar dengan rasa kebersamaan agar kesejahteraan tumbuh dari akar budaya yang kita miliki,” tutup Jaya Negara.
Sebagai penutup sesi, Jaya Negara menerima “Harmonious City Award 2025” dari CityNet bekerja sama dengan ESCAP dan Pemerintah Metropolitan Seoul, sebagai bentuk pengakuan internasional atas keberhasilan Denpasar mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial melalui program perlindungan petani.
Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal CityNet, Vijay Jagannathan kepada Jaya Negara di hadapan para delegasi internasional. (bp/ken)
