BULELENG, Balipolitika.com– Pegawai non-ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) resmi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah diambil sumpah atau janjinya oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Kamis, 18 September 2025.
Sutjidra dalam kesempatan itu menekankan agar para PPPK ini dapat menjaga nama baik kabupaten Buleleng.
Kegembiraan terpancar dari raut wajah pegawai non-ASN Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengikuti acara penyerahan SK dan pengambilan sumpah/janji PPPK tahap II tahun 2024 dan PNS Lulusan IPDN Angkatan XXVIII, XXIX, XXX, XXXI Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bertempat di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, ratusan pegawai ini siap menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK setelah melalui proses yang panjang.
Pengambilan Sumpah atau Janji PPPK dilakukan oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra diikuti seluruh pegawai PPPK.
Setelah itu, barulah SK pengangkatan diserahkan kepada peserta secara simbolis.
Sutjidra dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada para pegawai yang sudah berhasil mengikuti tahapan seleksi dengan baik.
Kepada PPPK, Bupati mengajak agar bekerja dengan baik dan menjaga nama baik PPPK dan Kabupaten Buleleng.
“Mereka harus bekerja sebaik-baiknya, jujur, berintegritas, menjaga marwah sebagai ASN Pemkab Buleleng,” ujarnya.
Sutjidra mengingatkan agar ASN baik PNS maupun PPPK tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma serta berhati-hati dalam menggunakan media sosial utamanya berkaitan dengan pekerjaan.
“Agar PPPK tidak menjadi masalah namun menjadi solusi dalam Pembangunan di Kabupaten Buleleng,” imbuh Sutjidra.
Sementara dari laporan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Gede Suyasa, bahwa sebanyak 547 formasi untuk PPPK Tahap II tahun 2024. Formasi tersebut terdiri dari 66 tenaga Kesehatan, 10 formasi guru, dan 471 tenaga teknis.
Namun di tengah tahapannya sebanyak tiga orang mengundurkan diri dengan alasan keluarga sehingga sisanya sebanyak 544 formasi.
“Mari ASN yang hari ini diambil sumpah/janjinya untuk bersama-sama membangun birokrasi yang kuat dan berintegritas,”ungkap Suyasa. (bp/ken)
