INGATKAN: (Kanan) Putu Suasta, kritisi Proyek LNG. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Rencana proyek ambisius pembangunan pelabuhan proyek Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) di Kawasan Sidakarya – Serangan Bali kembali mendapatkan kecaman dari kalangan aktivis lingkungan.
Pendiri LSM JARRAK dan Yayasan Wisnu Putu yang juga Aktivis Lingkungan dan Pemerhati Kebijakan publik, Putu Suasta menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hingga sektor pariwisata Bali.
“Pembangunan pelabuhan FSRU LNG di Sidakarya – Serangan dinilai tidak layak secara lingkungan, harus hati – hati dalam mengambil kebijakan agar tidak sembrono,” kata Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University di Denpasar, Rabu, 25 Maret 2026.
Meskipun masyarakat Desa Adat Serangan menolak dan khawatir terhadap proyek tersebut. Namun rencana proyek itu terus bergulir.
Apalagi Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, tetap menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Nomor 2832 Tahun 2025.
SKKL tersebut menetapkan kelayakan lingkungan untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur Terminal LNG Provinsi Bali berkapasitas 170 MMSCFD. Proyek yang digarap oleh PT Dewata Energi Bersih ini berlokasi di Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Serangan, Kelurahan Sesetan, dan Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 31 Oktober 2025.
Ia menegaskan pembangunan itu akan membutuhkan proses pengerukan untuk mencapai kedalaman yang dibutuhkan akan sangat masif dan berisiko tinggi.
Untuk itu, Pelabuhan FSRU LNG itu tidak bisa dilakukan di Sidakarya, karena akan mengeruk lumpur sebanyak-banyaknya sebesar 50 juta meter kubik, sehingga diperlukan 2 tahun untuk mencari kedalaman 17 meter.
Hal tersebut, karena aktivitas pengerukan tersebut berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk flora dan fauna yang hidup di kawasan tersebut.
Selain itu, pembangunan proyek juga disebut dapat mengancam keberadaan hutan mangrove hingga seluas 7 hektar, yang dilindungi oleh Undang-Undang Ligkungan Hidup. Belum lagi pipa LNG akan ditanam di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai.
Lebih jauh, Putu Suasta juga mengkritisi potensi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut. Ia bahkan menyinggung adanya praktik perantara proyek yang dinilai belum memiliki kepastian investor.
“Yang merajalela sekarng adalah Makelar proyek. Pedagang perantara. Investornya belum ada, nanti kesempatan itu yang akan ditawarkan,” kata Putu Suasta.
Dampak sosial juga menjadi perhatian. Ia menyebut sedikitnya lima kapal nelayan harus berpindah dari wilayah tersebut, yang berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan di masyarakat pesisir. Termasuk akan menganggu alur pelayaran Serangan maupun Benoa.
Selain itu, rencana pemerintah untuk menggeser titik pembangunan sekitar 3,5 kilometer ke arah laut dari garis pantai Sanur dinilai tidak serta-merta menghilangkan risiko lingkungan maupun sosial.
Putu Suasta juga mengingatkan bahwa pembangunan tangki minyak berkapasitas besar di kawasan Benoa dan Sidakarya dapat mengancam industri pariwisata Bali, khususnya di kawasan Sanur, Serangan, Kuta, hingga Tanjung Benoa.
Putu Suasta mencontohkan kondisi di Candidasa sebagai dampak keberadaan fasilitas energi di dekat kawasan wisata.
“Lihat saja contohnya di Candidasa. Sekarang sudah mati sepi, karena didekatnya ada depo minyak dan sekarang air lautnya di permukaannya ada buku-buku minyak. Wisatawan mancanegara yang menginap disana langsung menyingkir dan tidak pernah kembali,” tegasnya.
Menurutnya, dampak tersebut kini semakin cepat menyebar melalui media digital dan dapat memengaruhi persepsi wisatawan global serta ekosistem industri pariwisata. Dengan demikian, pemerintah, khususnya Pemda Bali tidak “buta tuli” agar Bali tidak semakin “banyah latig”.
Mengingat Bali telah mengalami pukulan berat dari adanya dampak perang Timur Tengah. Selain itu, Bali mengalami persoalan serius soal sampah, banjir, longsor, krisis air, jalan rusak, narkoba, alih fungsi lahan, kriminalitas hingga maraknya kasus bunuh diri.
“Itu juga bisa terjadi di Badung atau Denpasar. Kalau tangki bahan bakarnya terbakar dan meledak, maka terkena dampaknya adalah Bandara, Sanur, Benoa hingga Nusa Dua, maka pariwisata Bali akan tamat,” kata Putu Suasta.
Putu Suasta menegaskan bahwa risiko kebakaran dan ledakan dari fasilitas energi tersebut dapat berdampak luas, termasuk pada operasional bandara dan destinasi wisata utama di Bali.
Diharapkan pemilihan lokasi energi memperhatikan berbagai aspek belajar dari perang besar Rusia dengan Ukraina dan Israel/Amerika Serikat dengan Iran.
Sumber energi telah menjadi sasaran utama, maka negara mesti hadir mencermati aspirasi masyarakat bukan sekedar wacana tanpa memperhatikan berbagai aspek.
Meskipun Bali masih menghadapi polemik soal rencana LNG, justru malah muncul lagi rencana pembangunan infrastruktur tangki minyak berskala besar di wilayah Kabupaten Badung, Bali.
Dimana Koordinator Wilayah Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) Bali I Ketut Sae Tanju yang juga Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali menyampaikan penolakan tegas atas menilai proyek tersebut berisiko tinggi atas lingkungan, budaya dan keberlanjutan ekonomi Pulau Dewata. (bp)
