DENPASAR, Balipolitika.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaksanakan forum koordinasi TPAKD se-Provinsi Bali dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD Provinsi Bali dan TPAKD 9 Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024.
Forum koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu yang dihadiri oleh perwakilan TPAKD seluruh Bali dan perwakilan Industri Jasa Keuangan di wilayah Bali.
“TPKAD diibaratkan sebuah orkestrasi, sebagai dirijennya adalah OJK dan pemain musiknya adalah anggota TPAKD. Dalam mendukung orkestrasi tersebut, telah ditetapkan regulasi berupa surat edaran Kemendagri dan RPJMD. Selanjutnya dibutuhkan infrastuktur berupa roadmap, petunjuk teknis penyusunan program kerja dan monitoring TPAKD, serta sistem pelaporan melalui SI-TPAKD” kata Kristrianti.
Lebih lanjut, Kristrianti menyampaikan bahwa upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Bali yang lebih masif merupakan peran seluruh anggota TPAKD, karena dengan literasi keuangan yang baik akan mendorong peningkatan inklusi yang bertanggung jawab.
Dalam hal ini OPD diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tersebut.
Selanjutnya pencapaian program kerja TPAKD se-Provinsi Bali tahun 2024 dipaparkan oleh Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus.
Dalam paparannya disampaikan program-program TPAKD tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada yang masih memerlukan perhatian dan dorongan lebih agar program kerja selanjutnya pada tahun 2025 dapat tercapai.
Program kerja TPAKD di Provinsi Bali tahun 2024 disusun untuk mendukung program pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali yaitu sektor pertanian dalam arti luas melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, penyaluran KUR kepada pelaku usaha, dukungan peningkatan ekonomi Bali melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah, serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat melalui Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (KEJARKU Pandai).
Sepanjang tahun 2024, 10 TPAKD di Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Bali 952 kegiatan dengan peserta kegiatan sebanyak 63.508 yang terdiri dari kelompok sasaran seperti petani untuk program K/PSP, pelaku UMKM untuk program UMKM Bali Nadi Jayanti, dan pelajar untuk program Kejarku Pandai.
Program-program tersebut turut mendorong penyaluran kredit perbankan sektor pertanian menjadi sebesar Rp5,97 triliun (meningkat 8,91 persen, yoy), kredit kepada UMKM menjadi sebesar Rp58,9 triliun (meningkat sebesar 5,99 persen, yoy), serta jumlah Simpanan Pelajar menjadi sebanyak 639.498 rekening.
Bahkan di tahun 2024, Kota Denpasar terpilih sebagai Kabupaten/Kota dengan Implementasi Simpel Terbaik di tingkat nasional.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta yang hadir, yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, dengan turut mengajak seluruh anggota TPAKD lebih meningkatkan upaya pencapaian target program kerja TPAKD yang lebih optimal.
Melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam TPAKD di masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. (bp/ken)
