TEKANKAN KONTRIBUSI : Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan dan membuka MGPSSR di Graha Kepasekan, Sekretariat MGPSSR Pusat Jalan Cekomaria Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Minggu (19/12/2021).
DENPASAR, BaliPolitika.com – Gubernur Bali Wayan Koster berharap keberadaan paiketan pasemetonan yang jumlahnya cukup banyak tak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan internal, tapi harus mulai memperluas kontribusi untuk kepentingan masyarakat. Harapan itu disampaikannya dalam sambutan saat membuka Pasamuan Agung XVI Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) di Graha Kepasekan, Sekretariat MGPSSR Pusat Jalan Cekomaria Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Minggu (19/12/2021).
Gubernur Koster menyebutkan, jika kontribusi paiketan pasemetonan bisa diperluas, diyakini keberadaannya akan mampu mendorong kemajuan masyarakat untuk tatanan kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi, MGPSSR merupakan paiketan pasemetonan dengan jumlah anggota paling banyak dan telah tersebar di sejumlah provinsi di tanah air. “Jika kontribusinya bisa diperluas, tak hanya akan memajukan Bali, tapi juga Indonesia,” ucapnya.
Selain memperluas kontribusi, mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga mengingatkan pentingnya paiketan pasemetonan diwadahi sebuah organisasi yang dikelola secara modern agar mampu menampung aspirasi dan kehendak anggota. “Ini penting agar organisasi paiketan lebih bisa diberdayakan untuk kepentingan lebih luas,” cetusnya. Secara khusus, sebagai bagian dari MGPSSR, Gubernur kelahiran Desa Sembiran Tejakula ini memohon dukungan kepada pasemetonan pasek agar berperan aktif dalam menyukseskan implementasi program prioritas yang merupakan penjabaran dari visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Selanjutnya, di hadapan peserta pasamuan, secara garis besar Gubernur Koster memaparkan tentang visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Dijelaskan olehnya, visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Sejak dilantik sebagai gubernur, ia yang didampingi Wagub Cok Ace berusaha keras menata Bali secara fundamental dan komprehensif dalam berbagai bidang agar semakin maju, mengikuti perkembangan zaman, dinamika nasional dan global, namun tetap menjaga adat, seni, tradisi, budaya adiluhung warisan leluhur. “Saya memantapkan diri untuk teguh dan kokoh pada keyakinan dalam menjalankan kepemimpinan yang terarah dan berusaha sedalam-dalamnya memahami kekuatan Bali yang berakar pada adat, seni, tradisi dan budaya,” ujarnya sembari mengajak seluruh komponen masyarakat maju secara kolektif, jangan ada sekat, apalagi terpecah belah.
Ditambahkan olehnya, seluruh komponen harus bersatu dan maju secara kolektif karena Bali merupakan pulau yang kecil dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk. Selain itu, Bali juga tidak seperti daerah lain yang punya sumber daya alam berupa hasil tambang. Namun, menurutnya Bali tak harus berkecil hati karena dianugerahi warisan kekayaan yang luar biasa berupa adat istiadat, seni, tradisi dan budaya yang unik, unggul serta tak ada tandingannya di dunia. “Ini yang harus dipahami bersama dan dijadikan modal untuk menjaga eksistensi alam, manusia dan kebudayaan Bali,” imbuhnya.
Gubernur memberi gambaran, keberadaan tempat suci yang mengelilingi Bali merupakan sebuah bukti nyata bahwa Pulau Dewata ditata oleh orang-orang suci. Oleh sebab itu, generasi saat ini berkewajiban menjaga dan melestarikan warisan adiluhung dari para leluhur serta jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berpotensi merusak tatanan tersebut. “Apa yang diwariskan oleh para leluhur telah terbukti membantu kita dalam menjalankan kehidupan dan sebagai sumber kehidupan yang mensejahterakan. Kalau hasil tambang bisa habis, beda dengan seni, budaya, adat istiadat dan tradisi. Semakin kita geluti, maka akan semakin kuat dan tak akan habis,” urainya.
Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dalam mengimplementasikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, selama masa kepemimpinannya telah dikeluarkan 40 regulasi yang terdiri atas 15 Perda dan 25 Peraturan Gubernur. Sebagian besar produk hukum itu berkaitan dengan upaya melestarikan seni, budaya dan alam serta eksistensi manusia Bali. Ia lantas memberi penekanan pada dua peraturan gubernur yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali.
Terkait dengan Pergub 80 Tahun 2018, ia menyampaikan bahwa peraturan ini menjadi bagian penting dari upaya melestarikan aksara Bali. “Jangan remehkan aksara yang kita miliki. Saat itu belum ada sekolah, tapi leluhur kita sudah bisa menciptakan aksara, itu luar biasa,” cetusnya. Ia berpendapat, aksara merupakan bukti kemajuan peradaban suatu bangsa dan negara. Beberapa negara yang mengalami kemajuan pesat seperti China, Jepang dan Korea memiliki aksara lokal yang dilestarikan secara konsisten. Di Indonesia, menurutnya, tak semua daerah memiliki aksara lokal. “Kita punya, tentunya harus bangga. Ini bukti kemajuan peradaban yang harus kita muliakan,” ungkapnya.
Terkait dengan upaya pelestarian, selain mengeluarkan Pergub, ia juga menggandeng akademisi dan telah menciptakan keyboard khusus Aksara Bali yang pada tahun 2022 mendatang akan disebar ke sekolah-sekolah. “Saya ingin aksara kita dimuliakan seperti yang dilakukan China, Jepang atau Korea,” ucapnya, menandaskan. Selain pelestarian aksara, Gubernur Koster juga memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pelestarian busana adat Bali. Menurutnya, Pergub Nomor 79 Tahun 2018 terbukti membawa multiplier effect. Tak hanya memperkokoh eksistensi busana adat Bali, peraturan ini juga mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan karena berkembangnya usaha di bidang pertenunan. Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali berharap pasamuan yang digelar MGPSSR menghasilkan rumusan program kerja yang tak hanya berdampak pada penguatan paiketan, tapi juga memperluas kontribusi bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua MGPSSR Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster untuk membuka kegiatan pasamuan sekaligus bertatap muka dengan semeton pasek. Menurutnya, pasamuan ini adalah sebuah kebutuhan bagi organisasi dan merupakan tindak lanjut dari Mahasabha MGPSSR. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen bahwa MGPSSR berada di garda terdepan dalam pelaksanaan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Pembukaan pasamuan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Wayan Koster. (dah/bp)
