AALCO: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut serta dalam kegiatan The 61st Asian – African Legal Consultative Organization (AALCO) Annual Session dengan membuka booth pameran produk kekayaan intelektual (KI) di Bali, Senin 16 Oktober 2023.
NUSA DUA, Balipolitika.com- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut serta dalam kegiatan The 61st Asian – African Legal Consultative Organization (AALCO) Annual Session dengan membuka booth pameran produk kekayaan intelektual (KI) di Bali, Senin 16 Oktober 2023.
Perhelatan ini dimanfaatkan DJKI untuk mempromosikan layanan KI dan produk indikasi geografis terdaftar negara Indonesia kepada 47 negara anggota AALCO yang hadir.
Adapun produk yang dipamerkan pada booth DJKI antara lain, konsultasi merek, hak cipta, paten, desain industri dan indikasi geografis.
Selain itu, terdapat produk indikasi geografis yang dipajang dalam booth seperti Garam Amed Bali, Kopi Kintamani Bali, Kain Tenun Gringsing, Salak Sibetan Karangasem Bali dan Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali.
Booth DJKI juga menyuguhkan demonstrasi cara menenun tenun Gringsing dan melukis karya seni tradisi asal Desa Kamasan, Klungkung, Bali.
Forum AALCO sendiri membahas berbagai isu hukum yang relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika, seperti hukum laut, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia dan tentunya hukum perdagangan internasional yang berkaitan erat dengan pelindungan KI.
Pertemuan AALCO ke-61 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI mengungkapkan bahwa AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.
“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain dan memiliki posisi tawar yang kuat,” kata Ma’ruf Amin.
“Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” lanjutnya.
Wapres Ma’ruf Amin juga menuturkan bahwa saat ini seluruh negara sedang mengerahkan upaya terbaik agar mampu menavigasi revolusi digital sehingga dapat memberikan keuntungan dan mengakselerasi kemajuan, bukannya menjadi ancaman bagi masa depan umat.
Untuk itu, dirinya berharap agar AALCO dapat mengambil peran pada upaya ini.
“AALCO diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mendesain arsitektur hukum yang mengakomodasi kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan untuk mendukung cita-cita luhur Konferensi Asia-Afrika,” imbau Ma’ruf Amin. (nik/bp)
