KOMITMEN NYATA: PT Pegadaian menjadi salah satu BUMN yang turut serta menjalankan program penyaluran KUR dengan prinsip Syariah.
DENPASAR, Balipolitika.com- Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah menjadi salah satu pilar penting di dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia sukses bertahan menghadapi situasi sulit selama masa pandemi juga dikarenakan perekonomian mikro yang masih mampu bergerak.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar kepada para pengusaha UMKM, khususnya dalam kemudahan akses pinjaman modal kerja melalui mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat atau yang kini dikenal dengan istilah program KUR.
Dalam prosesnya, pemerintah telah memberikan mandat kepada instansi-instansi penyedia layanan jasa dan inklusi keuangan untuk menjalankan program penyaluran KUR serta mempermudah proses pengajuannya.
PT Pegadaian adalah salah satu BUMN yang turut serta menjalankan program penyaluran KUR dengan prinsip Syariah.
Program tersebut berlaku untuk segala macam sektor usaha kecil dan mikro seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, jasa produksi, dan sektor produksi lainnya.
Pegadaian KUR Syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad Rahn (Gadai Syariah).
Plafon pinjaman (marhun bih) mulai dari 1 juta hingga 10 juta rupiah dengan mu’nah pemeliharaan setara 3 persen per tahun.
Jangka waktu pinjaman mulai 12 bulan hingga 36 bulan juga turut menjadi nilai tambah untuk memudahkan penyaluran kepada nasabah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak pengusaha UMKM yang terkendala modal kerja karena beranggapan bahwa pinjaman KUR hanya untuk usaha yang berskala kecil atau menengah.
Maka, dengan adanya Pegadaian KUR Syariah ini diharapkan dapat menjadi referensi bahwa pengusaha mikro pun dapat menikmati fasilitas kredit serupa. (bp)
