OPTIMALISASI: FGD dengan stakeholder provinsi bahas dan mendiskusikan rancangan Roadmap Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, 713, 714 dan 573 di Hotel Prama Sanur Beach, 9-10 Maret 2023.
DENPASAR, Balipolitika.com- Penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing) merupakan ancaman serius bagi perikanan laut dengan konsekuensi bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat telah diakui secara luas oleh masyarakat global.
Oleh sebab itu, Ocean Solution Indonesia berinisiatif menyelenggarkan FGD dengan stakeholder provinsi untuk membahas dan mendiskusikan rancangan Roadmap Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, 713, 714 dan 573 yang bertempat di Hotel Prama Sanur Beach, 9-10 Maret 2023.
Kegiatan ini akan dihadiri oleh 25 orang peserta perwakilan dari KKP, Dinas KP Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta, instansi/organisasi terkait, dan Kelompok Masyarakat Pengawas, dan Fakultas Kelautan Perikanan (FKP) Unud sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi. Adapun dosen FKP sekaligus akademisi yang ditugaskan mewakili FGD tersebut adalah I Ketut Wija Negara, S.St.Pi, MP.
Dalam diskusi tersebut, I Ketut Wija Negara menyampaikan pentingnya transformasi digital dalam melakukan pengawasan pada WPP yang ditargetkan.
“Salah satu hal yang dipersiapkan agar sistem MSC Kelautan dan Perikanan di Bali dalam pengawasan sumberdaya KP adalah penguatan kerjasama antara FKP UNUD dengan PSDKP Pangkalan Benoa melalui PKS. transformasi digital sangat dibutuhkan , sehingga peran akademisi dapat memberikan informasi tepat sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi (informasi Teknologi)” tutupnya.
Dengan keikutsertaan ini, FKP Unud berkomitmen dan berharap pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap di Indonesi akan semakin baik ke depannya, sehingga strategi baru yang lebih adaptif dalam rangka optimasi MCS IUU Fishing di Indonesia berhasil diwujudkan. (bp/Unud.ac.id)
