LEPAS BAJU PARPOL: Hengkangnya peraih 19.768 suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI 2019, Niluh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang lebih dikenal dengan nama Niluh Djelantik dari Partai NasDem mencuri perhatian publik.
DENPASAR, Balipolitika.com- Pro kontra menyeruak ke permukaan merespons Keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi Bakal Calon Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.
Yang mencuri perhatian adalah hengkangnya peraih 19.768 suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Niluh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang lebih dikenal dengan nama Niluh Djelantik.
Niluh Djelantik bahkan membuat jumpa pers khusus bertajuk klarifikasi pengunduran Mbok Niluh dari NasDem yang digelar secara hybrid, offline dan online via aplikasi Zoom Meeting, Kamis, 6 Oktober 2022 di Niluh Djelantik Atelier, Jalan Veteran 57-58, Tiying Tutul, Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Badung.
Merespons mundurnya Niluh Djelantik, Wakil Ketua Organisasi dan Kaderisasi DPD Nasdem Denpasar, Wayan Gatra mengatakan bahwa ditunjuknya Anies Baswedan sebagai Capres Nasdem melalui kajian dan pertimbangan yang matang.
Ungkapnya, keputusan tersebut bukan tiba-tiba karena dari Juni 2022 lalu Nasdem mengumumkan ada tiga calon yang berpotensi diusung dan kini resmi mengerucut pada satu nama, yakni Anies Baswedan yang tidak berstatus kader partai politik.
Adapun 2 nama lainnya yang muncul dalam Rakernas NasDem adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang berstatus kader PDI Perjuangan dan Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa.
Gatra menyentil respons Niluh Jelantik yang memilih keluar dari Nasdem dan menganggapnya sebagai kader yang tidak bisa diajak oleh partai.
“Ya sekarang bilang keluar itu mencari popularitas pribadi. Kebijakan partai harus didukung dan taat organisasi,” ujarnya.
Mantan Kadis Koperasi Kota Denpasar ini menyebut Kader Nasdem harus loyal apa pun keputusan partai. “Sebagai kader harus berjuang menjalankan keputusan ketua umum dengan bertugas menyosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman,” ungkapnya.
“Politik identitas yang dulu itu hanya pemahaman saja. Buktinya, Anies rajin datang ke acara agama lain. Terus Anies juga memberikan bantuan mesin kremasi ke Umat Hindu di Jakarta,” beber Gatra memberikan edukasi kepada masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan kepemimpinan Anies di Jakarta juga tidak ada yang menyimpang dan nyeleneh.
Jadi, menurutnya tidak ada alasan menolak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Saat ini Nasdem memiliki waktu 1,5 tahun untuk bisa mewujudkan keputusan Partai Nasdem menjadikan Anies Calon Presiden 2024.
Segala hal yang menjadi polemik terdahulu di Pilkada Jakarta Tahun 2017 tegas Gatra murni permasalahan politik.
Untuk itu, Gatra berharap masyarakat memahami keputusan Partai Nasdem sembari menegaskan bahwa keputusan terkait presiden adalah wewenang pusat; tidak ada kaitan dengan kader di daerah.
Atas titah dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh, maka seluruh kader NasDem se-Bali harus tunduk dan taat pada instruksi tersebut demi cita-cita Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. (bp)
