MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Komisi III DPRD Badung kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung. Raker ditujukan guna memastikan program- program di tengah minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Badung.
Raker dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata didampingi Wakilnya Nyoman Satria dan Wayan Sandra serta Gusti Ngurah Saskara, Made Suryananda Pramana, Made Yudana, dan Komang Tri Ani. Sementara BPKAD dihadiri oleh Plt. Kepala BPKAD Luh Suryaniti didampingi salah Kabid PKD IA Yani Agustini serta Kasubdit Verbuk Ketut Sudani.
Alit Yandinata meminta jawaban pasti terkait program apa yang bisa berjalan di tengah PAD Badung 2021 yang sangat minim, yakni diprediksi hanya Rp 1,3 triliun raker dengan Bapenda Badung. “Apakah ada program yang harus dihilangkan atau dipangkas atau semua berjalan. Kalau semua berjalan di mana memperoleh dana kekurangannya karena pengeluaran diperkirakan minimal Rp 2,5 triliun,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Abiansemal itu.
Nyoman Satria menyatakan kemampuan PAD Badung 2021 hanya Rp 1,3 triliun. Sementara yang terpasang di program mencapai Rp 2,8 triliun. Ketua Bapemperda tersebut khawatir ada belanja-belanja yang tak bisa terbayar. “Apa langkah-langkah BPKAD karena ada kekurangan hingga Rp 1,5 triliun,” ungkapnya. Saat ini, ujarnya banyak belanja yang belum terbayar seperti biaya upakara atau banten di sejumlah pura. Dia menunjuk biaya upakara yang belum terbayar yakni di Mengwitani dan Ayunan.
Satria mempertanyakan apakah ini bisa terbayar atau tidak. Selain itu, peraih suara terbanyak di DPRD Badung tersebut mempertanyakan belanja aparatur di Pemkab Badung. “Apakah tambahan penghasilan pegawai (TPP) masih terpasang?” ujarnya. (bp)
