TABANAN, Balipolitika.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan meminta seluruh perangkat kewilayahan meningkatkan pengawasan terhadap proyek fisik di lingkungan mereka. Para camat serta kepala desa harus turun langsung memantau setiap tahapan pekerjaan konstruksi secara rutin. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
“Kami mendorong pihak kecamatan dan pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam mengawasi setiap proyek pembangunan daerah di wilayah mereka,” ujar Ketua Komisi I DPRD Tabanan, Gusti Nyoman Omardani.
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan di seluruh kabupaten. Pengawasan ketat ini berlaku menyeluruh baik untuk proyek skala besar maupun pembangunan fisik berukuran kecil. Fokus utama dari tindakan ini adalah menjamin kualitas bangunan agar memberikan manfaat dalam jangka waktu lama.
“Pengawasan ini tidak hanya untuk proyek besar, tetapi juga menyasar pembangunan skala kecil yang ada di tingkat desa,” kata Gusti Nyoman Omardani.
Aparat desa memiliki peran krusial karena mereka berada di garis terdepan dalam memantau kinerja kontraktor pelaksana. Ketepatan waktu pengerjaan menjadi indikator penting agar masyarakat segera menikmati fasilitas publik yang sedang dibangun tersebut. Dewan mengingatkan bahwa keterlambatan pengerjaan hanya akan merugikan warga serta menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat.
“Kita harus memastikan bahwa pelaksana proyek atau kontraktor bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan perencanaan yang ditetapkan,” tuturnya.
Camat dan perbekel merupakan pejabat yang paling memahami dinamika serta kondisi geografis di lapangan secara mendalam. Mereka wajib menjalin komunikasi intensif dengan para pekerja lapangan guna meminimalkan potensi kesalahan teknis bangunan. Pejabat wilayah harus segera melaporkan segala bentuk kejanggalan yang ditemukan selama proses konstruksi sedang berlangsung.
“Camat dan perbekel dianggap sebagai pihak paling mengetahui kondisi lapangan sehingga wajib mengecek progres pembangunan secara berkala,” tegas Omardani.
Masyarakat sekitar lokasi proyek juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran negara tersebut. Partisipasi warga dalam mengawal pembangunan akan menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap aset-aset publik di desa. Kehadiran kontrol sosial dari rakyat merupakan benteng utama dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dana pembangunan.
“Pengawasan partisipatif dari warga sekitar lokasi proyek sangat penting karena merekalah yang akan menggunakan fasilitas tersebut,” ungkapnya dengan lugas.
Hasil pembangunan yang bermutu tinggi akan meningkatkan standar pelayanan publik serta mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi rakyat. Penguatan fungsi kontrol di tingkat bawah menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program kerja pemerintah. Tabanan memerlukan sinergi yang kuat antara birokrasi dan warga demi mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas.
“Hasil pembangunan di Kabupaten Tabanan harus memiliki daya tahan yang baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (BP/CHA).
