SUMATRA, Balipoliitka.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperbarui data dampak bencana banjir bandang-tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di pekan akhir bulan November 2025 lalu.
Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tahun 2025, per Rabu, 3 Desember 2025, ada 770 orang yang meninggal dunia, dan 463 jiwa dinyatakan hilang.
“Rekapitulasi korban jiwa yang sudah dihimpun, diidentifikasi dan divalidasi oleh posko terpadu memang ini ada koreksi yang kita lakukan dari data yang sudah masuk di dashboard secara online,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers, Rabu, 3 Desember 2025.
Dia mengatakan korban meninggal di Provinsi Aceh sejumlah 277 orang dan 193 orang dilaporkan masih hilang.
Kemudian di Sumatera Utara, korban meninggal per Rabu, 3 Desember 2025 sebanyak 299 orang dan orang yang masih dalam pencarian ada 159 jiwa.
Sedangkan korban meninggal di Sumatera Barat tercatat sebanyak 194 orang dan yang masih dalam pencarian 111 jiwa.
“Jadi secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan terverifikasi itu 770 jiwa dan korban hilang dan masih dalam pencarian 463 jiwa,” imbuhnya.
Menurut keterangan Menko PMK Pratikno saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025 mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Dana Siap Pakai digunakan untuk penanganan bencana di Sumatra.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno.
Pratikno menyebutkan seluruh kementerian dan lembaga diminta Prabowo untuk bekerja ekstra menyelamatkan korban bencana di Sumatra, termasuk untuk proses pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.
“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri,” ujarnya. (bp/ken)
