DENPASAR, Balipolitika.com- Pemerintah Provinsi Bali menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Tahap I.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat mendampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, dalam agenda sosialisasi kepada Forkopimda Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (24/7).
Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang telah memilih Kabupaten Jembrana sebagai lokasi pengembangan pelabuhan perikanan modern. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali siap mengawal penuh proses pembangunan ini agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat pesisir.
“Kami sangat mendukung penuh proyek PPN Pengambengan ini. Ini bukan hanya pembangunan fisik pelabuhan, melainkan juga bagian dari penguatan blue economy yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal Bali,” kata Wagub Giri Prasta.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur darat dan laut yang memadai, seperti akses jalan, listrik, ketersediaan air bersih, dan sarana pendukung lainnya, untuk mewujudkan pelabuhan berstandar internasional.
“Kami berharap masyarakat lokal menjadi pelaku utama dan tuan rumah di sektor ini. SDM dan UMKM lokal harus dilibatkan secara maksimal agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Giri Prasta juga menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Marina Pelabuhan Benoa sebagai hub bahari Indonesia Timur. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen Bali dalam menjaga nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya Segara Kerthi yang menekankan kelestarian laut sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.
“Kami akan terus bergerak bersama masyarakat dan Forkopimda untuk mengamankan dan mendukung proyek ini secara menyeluruh,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa pembangunan PPN Pengambengan merupakan bagian dari kebijakan nasional Blue Economy yang menjadi pilar menuju Indonesia Emas 2045. Lima pilar utama yang diusung meliputi: konservasi laut sebesar 30% hingga 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut melalui partisipasi nelayan dan masyarakat.
“PPN Pengambengan akan dirancang sebagai eco fishing port yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan koperasi, pelatihan SDM, keterlibatan UMKM, serta sistem digital. Ini juga merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Proyek ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun dan akan dimulai dengan groundbreaking pada November 2025. Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan konsolidasi dan sharing program untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami membangun bukan hanya alatnya, tetapi juga manusianya. Pelabuhan ini akan menjadi model nasional bagi pengelolaan perikanan yang inklusif, manusiawi, dan berbasis keberlanjutan,” tutup Dr. Didit.
Di akhir sambutannya, Wamen berharap dengan dukungan kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, pembangunan PPN Pengambengan dapat menjadi penggerak ekonomi pesisir Bali dan memperkuat posisi provinsi ini sebagai pusat kelautan strategis di Indonesia bagian timur.
Turut hadir dalam kegiatan siang hari ini pejabat eselon I dan II Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Wakil Bupati Jembrana beserta jajaran Forkopimda Jembrana, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan jajaran terkait lainnya.
