DENPASAR, Balipolitika.com- Dibutuhkan langkah serius untuk menerjemahkan komitmen Bali Emisi Nol Bersih 2045 menjadi aksi yang terukur, transparan, dan kolaboratif.
Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama WRI Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis implementasi sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi di Bali.
Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi menegaskan pentingnya sistem berbasis data dalam memastikan pencapaian target iklim Bali.
“Data yang akurat, riset yang kuat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang konsisten merupakan fondasi untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih 2045. Melalui kemitraan ini, WRI Indonesia berkomitmen mendukung Bali dalam membangun sistem yang transparan dan adaptif,” ujarnya.
Penandatanganan dilanjutkan dengan diskusi panel dan FGD yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan.
Diskusi ini difokuskan pada operasionalisasi rencana aksi iklim, pemetaan peran para pihak, peluang pendanaan, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan aksi iklim daerah, termasuk pemanfaatan platform nasional AKSARA dan pengembangan dashboard pembangunan rendah karbon Provinsi Bali.
“Penetapan baseline dan target yang jelas menjadi kunci untuk menerjemahkan National Determined Contribution (NDC) ke tingkat daerah sekaligus menjaring dukungan dari nasional maupun global. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga Bali perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial dan praktik baik dalam aksi iklim,” ujar Haruki Agustina, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengangkat adanya tantangan dari segi implementasi.
“Kerangka kebijakan yang sudah kuat di Bali masih perlu didukung untuk implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan seperti hari ini menjadi sangat penting untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan memastikan pembangunan rendah karbon benar-benar berjalan efektif,” jelasnya.
Anna Amalia, Perencana Ahli Madya Direktorat Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Bappenas, merekomendasikan agar seluruh aksi iklim di daerah, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah, didokumentasikan secara menyeluruh.
“Pendokumentasian ini penting untuk menunjukkan skala dan konsistensi upaya daerah, sekaligus menjadi dasar penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan pelaporan yang terpadu guna mendukung pengambilan keputusan kebijakan,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama mitra pembangunan lainnya berharap dapat memperkuat konsolidasi aksi iklim yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, serta non-pemerintah, memastikan Bali tetap berada pada jalur yang tepat menuju Emisi Nol Bersih 2045, sekaligus menjadi contoh penerapan aksi iklim berbasis data di tingkat sub-nasional di Indonesia.
Acara ini diselenggarakan bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, platform kolaborasi untuk menyelaraskan visi dan aksi iklim demi terwujudnya komitmen Bali Emisi Nol Bersih di tahun 2045.
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih beranggotakan mitra pembangunan yaitu Azura Indonesia, CAST Foundation, Institute for Essential Services Reform (IESR), New Energy Nexus, dan WRI Indonesia, dan didukung oleh ViriyaENB. (bp/ken)
