DENPASAR, Balipolitika.com- Sejumlah walikota dan pejabat Pemerintah Kolombia melakukan kunjungan ke Desa Adat Intaran, Sanur untuk mempelajari strategi pembangunan berkelanjutan Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur yang diinisiasi oleh WRI Indonesia, bagian dari Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Senin, 4 Mei 2026.
Dengan fasilitasi Kedutaan Besar Republik Kolombia rombongan melihat langsung bagaimana kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat mewujudkan target emisi nol Bali 2045, baik dari pihak pemerintah provinsi/kota, desa adat, mitra pembangunan, penyedia solusi iklim, hingga komunitas dan masyarakat.
David Lopez Jimenez, Diplomatic Mission Leader menyampaikan pihaknya hadir ke Bali karena Kolombia dan Indonesia punya tantangan yang serupa.
“Kami datang karena Kolombia dan Indonesia punya tantangan mirip. Koalisi ini membuktikan bahwa kolaborasi desa bisa berjalan nyata. Melalui model kemitraan hingga teknologi, kami melihat potensi solusi yang aplikatif untuk kota-kota kami,” ucap David Lopez Jimenez.
Di KRE Sanur, delegasi turun langsung ke lapangan: melihat integrasi tenaga surya untuk fasilitas publik di Subak dan Pasar Intaran serta Pantai Mertasari, implementasi reka ruang taktis di kawasan Segara Ayu, integrasi pelebaran trotoar sekaligus shuttle listrik Intaran, hingga berdiskusi langsung dengan perwakilan desa adat, komunitas, dan mitra pembangunan.
“Pemerintah Provinsi Bali memiliki target ambisius emisi nol bersih pada 2045, dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih hadir untuk memastikan target tersebut tercapai” jelas Nirarta Samadhi, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih.
“Koordinasi lintas sektor membawa tantangan dan peluang yang sama besarnya. Maka itu kami menelusuri dan menguji mode intervensi yang diharapkan dapat diperluas,” sambungnya.
BUPDA Intaran sebagai pengelola inisiatif shuttle menambahkan dalam KRE Sanur, pihaknya aktif terlibat dan berkolaborasi guna memastikan bagaimana teknologi hijau, kearifan lokal, dan ekonomi bisa berjalan beriringan.
“Kami ingin Sanur menjadi contoh kawasan berkelanjutan yang dikelola komunitas, tapi juga dinikmati oleh turis, pekerja, hingga masyarakat ” kata Anak Agung Aryateja, Ketua BUPDA Intaran.
Sementara itu, Dyah Roosline dari FDTBali menegaskan pentingnya peran transportasi publik.
“Saat TMD sempat berhenti awal tahun lalu, masyarakat kehilangan hak dan akses. Kunci kampanye kami: konsistensi, data, dan partisipasi publik. Harapan kami, Bali punya transportasi terintegrasi, terjangkau, rendah emisi,” harap Dyah Roosline.
Kunjungan ini diharapkan memantik pembelajaran lintas wilayah yang lebih banyak lagi, sekaligus aksi konkret untuk dalam mendukung komitmen Bali emisi nol bersih. (bp/ken)
