DENPASAR, Balipolitika.com– Pada tahun 2024, Bali menyumbang Rp107 triliun atau 44 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Meski menurun dibandingkan tahun-tahun prapandemi, kontribusi ini tercatat terus meningkat seiring dengan pemulihan jumlah wisatawan.
Sebagai gambaran, sebelum pandemi, devisa dari Bali diperkirakan mencapai sekitar $8-$9 miliar USD atau sekitar Rp 120-135 triliun sesuai nilai tukar mata uang asing saat itu.
Sebelum pandemi, Bali menyumbang sekitar 40-45 persen dari total devisa pariwisata nasional, yang diperkirakan sekitar USD 20 miliar atau sekitar Rp200 triliun.
Bali menyumbang sekitar USD 8-9 miliar atau sekitar Rp120-135 triliun dari total devisa pariwisata nasional, yang menjadi kontributor terbesar pariwisata Indonesia.
Sayangnya, isu ketidakmerataan manfaat ekonomi membuat sebagian masyarakat Bali saat ini merasa keuntungan pariwisata tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.
Konsentrasi pembangunan pariwisata di wilayah tertentu dan dominasi investasi dari luar yang mengembalikan sebagian besar keuntungan kepada investor luar, bukan masyarakat lokal kini semakin meruncing.
Serbuan kaum urban ke Pulau Dewata dinilai semakin memporakporandakan “wajah” Bali di mana nyaris setiap jengkal jalan kini jadi ruko yang berhimpit-himpitan tanpa pengaturan jelas.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa tidak adanya pengaturan kuota transportasi online baik roda dua maupun roda empat yang berdampak pada meluasnya titik-titik kemacetan.
Salah seorang pemandu wisata yang malang melintang di industri pariwisata Bali baru-baru menyuarakan keluhan wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Pulau Dewata.
“Banyak klien tiang yang mengeluh dan bilang i’ll not come to Bali again. Too much garbage everywhere and the traffic is suck. See you don’t have a government in Bali. Kita semua berkontribusi dalam hal ini diperparah lagi kita autopilot (seperti tanpa pemerintah yang kreatif dan inovatif) dan banyaknya pendatang yang mencari rezeki dengan segala kreativitas. Di mana-mana sepanjang jalan di Bali seperti pulau penuh ruko dan pedagang kaki 5. Hanya menunggu waktu saja WNA akan pilih ke Vietnam yang alamnya indah walau penduduknya kurang ramah atau Thailand yang jor-joran bikin paket flights murah untuk menarik wisatawan, sedangkan tiket domestik saja lebih mahal daripada Indonesia ke Singapore,” tulis pemilik akun media sosial Wayan Logan di salah satu grup medsos.
Too much garbage everywhere and the traffic is suck. See you don’t have a government in Bali jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna sangat “menampar” kondisi Pulau Dewata saat ini.
“Aku tak akan kembali ke Bali lagi, terlalu banyak sampah di mana-mana dan macet yang menyebalkan. Sepertinya tidak ada pemerintah di Bali,” demikian keluh si turis.
Merespons fakta lapangan ini, pengamat sekaligus praktisi pariwisata Bali, Dr. I Gusti Kade Heryadi Angligan, S.H., M.Par. menilai apa yang terjadi di Pulau Bali saat ini merupakan akibat dari tidak adanya perencanaan yang matang tentang kepariwisataan Bali.
“Tiang menilai apa yang sedang terjadi di Bali sekarang ini adalah akibat dari tidak adanya perencanaan yang matang tentang kepariwisataan Bali itu sendiri. Ketika fokus hanya mengejar PHR saja, lantas mendewakan pariwisata sehingga mengabaikan dampak pariwisata itu sendiri. Ini yang sering kita sebut pariwisata itu ibarat pedang bermata dua. Bahkan sumber daya pariwisata itu sendiri tak pernah tersentuh. Jika Bali sudah mencanangkan pariwisatanya adalah pariwisata budaya, seharusnya budaya Bali dipertahankan. Apa budaya Bali itu? Pertanian dengan subaknya, adat istiadatnya,” ucap sosok yang akrab disapa Hery Angligan itu.
Di satu sisi bangga menyebut konsep pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, di sisi lain President Director PT Hotel Indonesia Natour, Jakarta, Indonesia (2009-2011) itu menilai pemerintah menutup mata atas terjadinya alih fungsi lahan yang sangat masif di Pulau Dewata yang diperparah oleh penegakan hukum juga sangat lemah.
“Terjadi konsentrasi aktivitas dan fasilitas pariwisata yang sangat tinggi di Bali Selatan. Mungkin ada baiknya diarahkan ke Bali Utara dan Bali Barat. Pembangunan bandara di Bali Utara itu bisa menjadi alternatif penyebaran aktivitas kepariwisataan di Bali Selatan sehingga tidak harus numplek di Selatan,” tandas doktor pariwisata jebolan Universitas Udayana itu.
Hery Angligan memandang kebijakan pemerintah pusat memberikan Visa on Arrival (VOA) atau bebas visa untuk banyak negara semakin memperparah kondisi Bali.
Kebijakan yang mengarah pada strategi pariwisata massal ini membuat seleksi calon wisatawan tidak bisa dimaksimalkan terbukti dalam banyak kasus wisatawan asing justru jadi pengemis di Bali karena kehabisan uang sekaligus maraknya aksi kriminal oleh WNA.
“Beberapa gagasan yang mungkin juga relevan dilakukan salah satunya hapus saja free Visa on Arrival karena sejatinya kebijakan itu diambil untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya ke Indonesia, khususnya Bali. Hal ini mengarah kepada strategi pariwisata massal. Resiprokalkan saja kebijakan visa itu sebagaimana kita juga diharuskan untuk apply visa ke negara lain, kecuali ASEAN. Dengan demikian pemerintah akan memiliki cukup waktu untuk melakukan seleksi terhadap calon wisatawan yang akan datang ke Indonesia, khususnya Bali di samping negara juga mendapatkan pendapatan dari biaya visa tersebut. Hal ini akan mengarah kepada pariwisata yang berkualitas,” pungkas Hery Angligan.
“Jika kita perhatikan saat ini dengan jumlah wisatawan yang datang dan devisa yang dihasilkan secara kualitatif, tidak akan sebanding dengan dampak negatifnya dan biaya untuk recovery-nya juga akan jauh lebih banyak dari pendapatan sektor pariwisata,” tutupnya. (bp/ken)
